Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Bantah Rais Aam Perintahkan Pengurus Wilayah Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 19/01/2024, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

"Tolong sekali ini saja sa'man wa tho'atan," ujarnya menirukan ucapan yang disampaikan Miftachul dalam pertemuan itu.

"Jadi harus mendengar dan taat. Tradisi NU adalah pernyataan rais aam akan ditaati. Beliau tidak perlu menggunakan diksi seperti memohon. Dawuh beliau akan diikuti karena beliau rais aam. Tapi kenapa? Kenapa sampai terkesan meminta, bukan menginstruksikan?" katanya.

Baca juga: PBNU Sebut Khofifah Akan Dianggap Cuti karena Gabung TKN Prabowo-Gibran

Dalam pertemuan itu, menurut Nadir, PBNU juga tidak memberikan landasan keagamaan mengapa harus mendukung calon tertentu yang disinyalir Prabowo-Gibran, padahal setiap kali langkah NU selalu dilandasi oleh dasar fikih.

"Tapi ada alasan-alasan rasional yang disebutkan Gus Yahya--menurut cerita yang hadir pada saat itu--bahwa misalnya, ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap paslon tertentu di mana kelompok ekstrem ada di belakangnya," ujar Nadir.

"Kemudian juga disampaikan bahwa kita ikut Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah banyak membantu NU, banyak program pemerintah yang di-MoU-kan untuk keterlibatan NU, dan karena Pak Jokowi cenderung ke 02 ya kita ikut. Untungnya kita kenapa? Pak Jokowi sudah--saya mengutip ya--menjanjikan untuk konsesi pertambangan yang sudah berjalan dan baru akan dapat enam bulan lagi. Berarti lebih kental nuansa manfaatnya untuk NU ketimbang landasan fikihnya," katanya lagi.

Walaupun merasa mencari "manfaat" dari sebuah proses politik tidak ada salahnya, Nadir mengatakan, hal ini bermasalah karena NU bukan partai politik, melainkan organisasi kemasyarakatan.

Dia mengaku khawatir NU tidak lagi dapat menjadi unsur perekat bangsa karena keberpihakannya pada kandidat tertentu dalam kontestasi elektoral.

Baca juga: PBNU Benarkan Temui Pengurus Se-Jawa Timur, Beri Arahan soal Pilpres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com