PBNU Bantah Rais Aam Perintahkan Pengurus Wilayah Menangkan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Miftachul disebut memberi arahan tersebut pada pertemuan PBNU dengan ketua pengurus wilayah dan cabang, baik syuriyah maupun tanfiziah se-Jawa Timur pada 7 Januari lalu di Surabaya.

"Ada pertemuan? Betul ada pertemuan. Apakah rais aam meminta agar semua sa'mina wa atho'na, tidak betul," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

"Tidak ada pernyataan 'sekali ini saja harus nurut rais aam. Kita dengarkan apa yang disampaikan rais aam'. Tidak ada rais aam (menyebut) 'kamu harus sa'mina wa atho'na sama saya', tidak ada. Kita yang ngomong 'kita sa'mina wa atho'na'," ujarnya lagi.

Menurut Gus Ipul, hal ini dibuktikan bahwa dalam lingkup kepengurusan PBNU, terdapat pengurus yang mendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Contohnya, Yenny Wahid.

Dia juga mengungkit soal kasus pembekuan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Riau yang belakangan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

Gus Ipul menegaskan bahwa setiap kiai dan pengurus PBNU boleh-boleh saja memilih calon sesuai kehendaknya.

"Jadi kalau ngomong sa'mina wa atho'na, memaksa menggerakkan, itu tidak betul," kata Gus Ipul.

"Rais aam hanya memberikan arahan yang harus dipahami dengan cabang dan wilayah. Kalau ada (pengurus) cabang yang salah paham berarti memang cabang/wilayahnya sudah punya kepentingan, tidak bisa objektif lagi," ujarnya lagi.

Namun demikian, dia membenarkan bahwa pertemuan dengan para pengurus di Surabaya membahas soal arahan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi tak secara eksplisit mengarahkan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu.

Gus Ipul menyebut bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa hanya menjadi seperti event organizer yang memberikan panggung kepada orang lain lalu hanya menjadi penonton.

"Kita tidak mau warga NU habis mendukung terus dikecewakan. Kan boleh dong ngasih arahan? Lebih baik kita bikin kamar sendiri-sendiri lalu kerja sama, daripada kita satu rumah habis itu berantem terus," kata Gus Ipul.

"Boleh dong kita melindungi warga kita supaya tidak salah pilih--menurut pimpinan NU hari ini--supaya kita enggak kecewa. Membawa maslahat, ya mudah-mudahan alhamdulilah. Kita santai-santai aja, mau (pilih calon nomor urut) 1, 2, atau 3, tapi NU (sikapnya) 'ini'. Kalau setuju ikuti, tidak setuju tinggali," ujarnya lagi.

"(Bahwa kemudian ditafsirkan) ini berarti tidak nomor 1, ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh ini berarti ke nomor 3, ya sudah serahkan saja. Oh ternyata tidak 1, tidak 3, ya silakan saja. Tapi kan kriterianya sudah ditentukan," katanya.

Dia mengklaim, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf banyak mendapatkan pertanyaan, terkait arahan bagi pengurus di tingkat wilayah dan cabang untuk bersikap jelang pilpres karena beredar banyak informasi yang tidak diketahui akurasinya.

"Kewajiban kita memberikan informasi yang akurat, yang sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan NU dalam memilih pemimpin," ujarnya.

Terkait arahan-arahan yang dibahas, Gus Ipul memberi contoh, pengurus PBNU yang hadir menyampaikan bagaimana komunikasi informal masing-masing dengan para capres.

Ada capres yang sudah meminta restu untuk mencalonkan diri kepada Yahya dan Miftachul, tetapi dia enggan mengungkapnya.

"Kita kasih informasi dinamikanya seperti ini. Misalnya, bahwa Muhaimin (Iskandar) nyalon itu enggak pernah pamit sama PBNU kan boleh dong menyampaikan gitu," kata Gus Ipul memberi contoh.

Selain itu, pertemuan tersebut juga diklaim membahas arah NU. Sebab, dari sejarah panjang persinggungan ormas Islam terbesar itu dengan gelanggang politik.

Mulai dari berpartai pada tahun 1955, difusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, kembali ke khittah pada tahun 1984, melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998, sampai pelengseran Abdurrahman Wahid pada 2001 dan dilibatkannya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo pada 2019.

Gus Ipul juga menyinggung bahwa alasan-alasan yang sama melatarbelakangi seruannya agar tidak memilih calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir.

Diketahui, Baasyir mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Boleh dong kasih arah, diskusi di kalangan internal kan boleh. Pastikan ini semua menjadi referensi kita sebelum kita menentukan pilihan. Itu semua memang kenapa? Kalau saya menyatakan--mohon maaf saya tetap menghormati perbedaan dan menghormati Ustad Abu Bakar Ba'asyir, tapi kami beda dasar untuk menentukan siapa calon presiden," ujarnya.

"Kita tetap menyarankan, pilihlah yang memang se-anu dengan kita, dan tidak mengecewakan kita setelah menang," kata Gus Ipul lagi.

Kabar dari Nadirsyah Hosen

Dugaan pengerahan pengurus PBNU untuk politik praktis ini diungkapkan eks Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Australia, Nadirsyah Hosen.

Gus Nadir, sapaan akrabnya, menduga bahwa pengerahan ini bagian dari upaya memenangkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Kenapa pernyataan resmi (Yahya Staquf) menyatakan netral, tapi ternyata beberapa waktu lalu, PBNU mengumpulkan pengurus wilayah, cabang, rais syuriyah dan ketua tanfidziah di Hotel Bumi di Surabaya. Memang tidak ada pernyataan resmi atau surat, tapi dikumpulkan. Kemudian, secara masif struktur itu diperintahkan mendukung 02," ungkap Nadir dalam wawancara di kantor Redaksi Kompas.com.

Nadir sendiri tak hadir dalam pertemuan itu, tetapi mengaku memperoleh informasi dan telah mengonfirmasinya secara berlapis kepada para kiai yang hadir bahwa Miftachul Akhyar sampai memohon agar perintah itu ditaati.

"Tolong sekali ini saja sa'man wa tho'atan," ujarnya menirukan ucapan yang disampaikan Miftachul dalam pertemuan itu.

"Jadi harus mendengar dan taat. Tradisi NU adalah pernyataan rais aam akan ditaati. Beliau tidak perlu menggunakan diksi seperti memohon. Dawuh beliau akan diikuti karena beliau rais aam. Tapi kenapa? Kenapa sampai terkesan meminta, bukan menginstruksikan?" katanya.

Dalam pertemuan itu, menurut Nadir, PBNU juga tidak memberikan landasan keagamaan mengapa harus mendukung calon tertentu yang disinyalir Prabowo-Gibran, padahal setiap kali langkah NU selalu dilandasi oleh dasar fikih.

"Tapi ada alasan-alasan rasional yang disebutkan Gus Yahya--menurut cerita yang hadir pada saat itu--bahwa misalnya, ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap paslon tertentu di mana kelompok ekstrem ada di belakangnya," ujar Nadir.

"Kemudian juga disampaikan bahwa kita ikut Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah banyak membantu NU, banyak program pemerintah yang di-MoU-kan untuk keterlibatan NU, dan karena Pak Jokowi cenderung ke 02 ya kita ikut. Untungnya kita kenapa? Pak Jokowi sudah--saya mengutip ya--menjanjikan untuk konsesi pertambangan yang sudah berjalan dan baru akan dapat enam bulan lagi. Berarti lebih kental nuansa manfaatnya untuk NU ketimbang landasan fikihnya," katanya lagi.

Walaupun merasa mencari "manfaat" dari sebuah proses politik tidak ada salahnya, Nadir mengatakan, hal ini bermasalah karena NU bukan partai politik, melainkan organisasi kemasyarakatan.

Dia mengaku khawatir NU tidak lagi dapat menjadi unsur perekat bangsa karena keberpihakannya pada kandidat tertentu dalam kontestasi elektoral.