Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Bantah Rais Aam Perintahkan Pengurus Wilayah Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 19/01/2024, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Dia mengklaim, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf banyak mendapatkan pertanyaan, terkait arahan bagi pengurus di tingkat wilayah dan cabang untuk bersikap jelang pilpres karena beredar banyak informasi yang tidak diketahui akurasinya.

"Kewajiban kita memberikan informasi yang akurat, yang sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan NU dalam memilih pemimpin," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pencopotan Ketua PWNU Jatim Bisa Timbulkan Keraguan Nahdliyin ke PBNU

Terkait arahan-arahan yang dibahas, Gus Ipul memberi contoh, pengurus PBNU yang hadir menyampaikan bagaimana komunikasi informal masing-masing dengan para capres.

Ada capres yang sudah meminta restu untuk mencalonkan diri kepada Yahya dan Miftachul, tetapi dia enggan mengungkapnya.

"Kita kasih informasi dinamikanya seperti ini. Misalnya, bahwa Muhaimin (Iskandar) nyalon itu enggak pernah pamit sama PBNU kan boleh dong menyampaikan gitu," kata Gus Ipul memberi contoh.

Selain itu, pertemuan tersebut juga diklaim membahas arah NU. Sebab, dari sejarah panjang persinggungan ormas Islam terbesar itu dengan gelanggang politik.

Mulai dari berpartai pada tahun 1955, difusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, kembali ke khittah pada tahun 1984, melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998, sampai pelengseran Abdurrahman Wahid pada 2001 dan dilibatkannya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo pada 2019.

Baca juga: Soal Pernyataan Gus Ipul, Ketua PBNU: Itu Pribadi, Silakan Saja

Gus Ipul juga menyinggung bahwa alasan-alasan yang sama melatarbelakangi seruannya agar tidak memilih calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir.

Diketahui, Baasyir mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Boleh dong kasih arah, diskusi di kalangan internal kan boleh. Pastikan ini semua menjadi referensi kita sebelum kita menentukan pilihan. Itu semua memang kenapa? Kalau saya menyatakan--mohon maaf saya tetap menghormati perbedaan dan menghormati Ustad Abu Bakar Ba'asyir, tapi kami beda dasar untuk menentukan siapa calon presiden," ujarnya.

"Kita tetap menyarankan, pilihlah yang memang se-anu dengan kita, dan tidak mengecewakan kita setelah menang," kata Gus Ipul lagi.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

Kabar dari Nadirsyah Hosen

Dugaan pengerahan pengurus PBNU untuk politik praktis ini diungkapkan eks Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Australia, Nadirsyah Hosen.

Gus Nadir, sapaan akrabnya, menduga bahwa pengerahan ini bagian dari upaya memenangkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Kenapa pernyataan resmi (Yahya Staquf) menyatakan netral, tapi ternyata beberapa waktu lalu, PBNU mengumpulkan pengurus wilayah, cabang, rais syuriyah dan ketua tanfidziah di Hotel Bumi di Surabaya. Memang tidak ada pernyataan resmi atau surat, tapi dikumpulkan. Kemudian, secara masif struktur itu diperintahkan mendukung 02," ungkap Nadir dalam wawancara di kantor Redaksi Kompas.com.

Nadir sendiri tak hadir dalam pertemuan itu, tetapi mengaku memperoleh informasi dan telah mengonfirmasinya secara berlapis kepada para kiai yang hadir bahwa Miftachul Akhyar sampai memohon agar perintah itu ditaati.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com