Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegaskan PBNU Punya Sikap soal Pilpres, Sekjen: Tidak Bisa Netral Sepenuhnya

Kompas.com - 19/01/2024, 16:54 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengaku telah berkomunikasi dengan eks Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Australia, Nadirsyah Hosen, terkait sikap organisasi muslim terbesar di Indonesia itu jelang Pemilu 2024.

Nadirsyah sebelumnya mengungkit dugaan PBNU menginstruksikan pengurus wilayah untuk mendukung pemenangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perintah spesifik itu dibantah oleh Gus Ipul. Namun Gus Ipul tak menampik bahwa PBNU memberikan arahan bagi para pengurus wilayah soal kriteria calon yang perlu didukung.

"Saya sampaikan kepada Prof Nadir, seperti apa PBNU dalam Pemilu 2019? Netral dalam arti netral ya tidak bisa lah netral sepenuhnya, harus ada sikap. Bahwa sikapnya untuk kepentingan internal, tidak menggunakan lembaga, ya soal lain," ungkap Gus Ipul kepada Kompas.com, Jumat (18/1/2024).

Baca juga: PBNU Benarkan Temui Pengurus Se-Jawa Timur, Beri Arahan soal Pilpres 2024

"Mari kita diskusi bagaimana PBNU sejak zaman Gus Dur sampai sekarang menyikapi (netralitas), netalnya seperti apa. Ayo kita analisis. Di 2019 (netral) kayak apa? Netral macam apa yang sampeyan (anda) inginkan untuk NU itu? Netral macam apa?" bebernya.

Gus Ipul menggarisbawahi, penting untuk NU tidak salah menetapkan kriteria pemimpin untuk dipilih supaya mereka tidak kecewa berulang kali.

Ia kemudian menyinggung sejarah persinggungan NU dengan gelanggang politik yang kerapkali berujung pahit, mulai dari ikut Pemilu 1955, difusi ke dalam PPP pada 1973, kembali ke khittah pada tahun 1984, melahirkan PKB pada 1998, sampai pelengseran Abdurrahman Wahid pada 2001 dan dilibatkannya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo pada 2019.

"Memang kita EO (event organizer) apa? Kasih panggung thok, kita jadi penonton. Enggak bisa, kita harus punya arah, yang menjamin keselamatan bangsa. Menjamin keselamatan bangsa seperti apa boleh dong NU bicara," ujarnya.

"Boleh dong kita melindungi warga kita supaya tidak salah pilih, menurut pimpinan NU hari ini, supaya kita enggak kecewa. Membawa maslahat ya mudah-mudahan alhamdulilah. Kita santai-santai aja, mau (pilih calon nomor urut) 1, 2, atau 3, tapi NU (sikapnya) 'ini'. Kalau setuju ikuti, tidak setuju tinggali," tegas Ipul.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

Ditanya apa maksud sikap 'ini', Ipul menjawab, NU bersikap bahwa pertama, calon tersebut harus memastikan Indonesia bersatu dan tidak mengganggu kerukunan.

"(Bahwa kemudian ditafsirkan) ini berarti tidak nomor 1, ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh ini berarti ke nomor 3, ya sudah serahkan saja. Oh ternyata tidak 1, tidak 3, ya silakan saja. Tapi kan kriterianya sudah ditentukan," ungkap Ipul.

Ia menegaskan bahwa sikap politik masing-masing pengurus dibolehkan selama tidak melanggar daftar pedoman berpolitik pengurus NU dan tidak membawa embel-embel institusi.

Ia memberi contoh, sejumlah pengurus NU bakal dicutikan karena bergabung sebagai tim sukses salah satu kandidat pada Pilpres 2024, seperti Yenny Wahid, Nusron Wahid, dan Khofifah Indar Parawansa.

PBNU juga disebut mempersilakan siapa pun pengurus untuk menerima kedatangan calon presiden mana pun di pondok pesantren yang diasuhnya, memberikan doa restu, memberikan konsultasi, hingga memanfaatkan pengaruhnya sebagai kiai untuk mendukung calon tertentu.

Baca juga: Soal Pernyataan Gus Ipul, Ketua PBNU: Itu Pribadi, Silakan Saja

"Bahwa punya pesantren masing-masing, punya pengaruh masing-masing, sudah menentukan sendiri-sendiri, juga boleh tidak boleh dilarang," ucap Ipul.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com