Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran Berpotensi "Head to Head" jika Pilpres 2 Putaran

Kompas.com - 19/01/2024, 16:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengungkapkan adanya kemungkinan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhadapan dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut merujuk pada elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres berdasarkan hasil survei yang dilakukan Poltracking periode 1-7 Januari 2024.

Hanta menjelaskan, dalam survei kali ini elektabilitas Prabowo-Gibran paling tinggi, yakni 46,7 persen.

"Jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka dapat dipastikan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka melaju ke putaran kedua," ujar Hanta dalam pemaparan hasil survei secara daring pada Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7 Persen, Anies-Muhaimin 26,9 Persen, Ganjar-Mahfud 20,6 Persen

Sementara itu, pasangan Anies-Muhaimin dengan elektabilitas 26,9 persen dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meraih elektabilitas 20,6 persen.

"Melihat tren saat ini, potensi besar yang menantang Prabowo-Gibran di putaran kedua ialah pasangan Anies-Muhaimin," tegasnya.

Baca juga: Survei Poltracking: Pilpres Berpeluang 1 atau 2 Putaran, Elektabilitas Paslon Belum Capai 50 Persen

Adapun survei ini dilaksanakan pada 1-7 Januari 2024 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Survei mengambil sampel 1.220 orang responden dari 34 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Pengumpulan data dilakukan oleh melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak.

Survei ini memiliki margin of error +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pembiayaan survei berasal dari internal lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com