Tegaskan PBNU Punya Sikap soal Pilpres, Sekjen: Tidak Bisa Netral Sepenuhnya

"Silakan saja di daerah mau apa, misalnya saya dengan begini saya lebih mantep ke sini, ya silakan, yang penting kamu jangan bawa lembaga. Pakai lembaga diberhentikan. Contoh mana, Riau. Dukung Pak Prabowo loh dia. Kita langsung bekukan," tegasnya.

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, sapaan akrabnya, menduga bahwa PBNU mulai memberi instruksi kepada jajaran di wilayah untuk ambil bagian dalam upaya memenangkan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Kenapa pernyataan resmi (Yahya Staquf) menyatakan netral, tapi ternyata beberapa waktu lalu, PBNU mengumpulkan pengurus wilayah, cabang, rais syuriyah dan ketua tanfidziah di Hotel Bumi di Surabaya. Memang tidak ada pernyataan resmi, atau surat, tapi dikumpulkan. Kemudian secara masif struktur itu diperintahkan mendukung 02," ungkap Nadir saat wawancara dengan Kompas.com.

Nadir sendiri tak hadir dalam pertemuan itu, namun mengaku memperoleh informasi dan telah mengkonfirmasinya secara berlapis kepada para kiai yang hadir bahwa Miftachul Akhyar sampai memohon agar perintah itu ditaati.

Baca juga: PBNU Akan Rilis Daftar Pengurus Cuti karena Gabung Timses pada 21 Januari 2024

"Tolong sekali ini saja sa'man wa tho'atan," ujarnya menirukan ucapan yang diklaim keluar dari mulut Miftachul.

"Jadi harus mendengar dan taat. Tradisi NU adalah pernyataan rais aam akan ditaati. Beliau tidak perlu menggunakan diksi seperti memohon. Dawuh beliau akan diikuti karena beliau rais aam. Tapi kenapa? Kenapa sampai terkesan meminta, bukan menginstruksikan?" imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, menurut Nadir, PBNU juga tidak memberikan landasan keagamaan mengapa harus mendukung calon tertentu yang disinyalir Prabowo-Gibran, padahal setiap kali langkah NU selalu dilandasi oleh dasar fikih.

"Tapi ada alasan-alasan rasional yang disebutkan Gus Yahya, menurut cerita yang hadir pada saat itu, bahwa misalnya, ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap paslon tertentu di mana kelompok ekstrem ada di belakangnya," ucap Nadir.

"Kemudian juga disampaikan bahwa kita ikut Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah banyak membantu NU, banyak program pemerintah yang di-MoU-kan untuk keterlibatan NU, dan karena Pak Jokowi cenderung ke 02 ya kita ikut. Untungnya kita kenapa? Pak Jokowi sudah, saya mengutip ya, menjanjikan untuk konsesi pertambangan yang sudah berjalan dan baru akan dapat 6 bulan lagi. Berarti lebih kental nuansa manfaatnya untuk NU ketimbang landasan fikihnya," jelas dia.

Baca juga: PBNU Tunjuk Gus Kikin Jadi Pj Ketua PWNU Jatim hingga Muswil Maret 2024

Walaupun merasa mencari "manfaat" dari sebuah proses politik tidak ada salahnya, namun, kata Nadir, hal ini bermasalah karena NU bukan partai politik, melainkan organisasi kemasyarakatan.

NU dikhawatirkan tidak lagi dapat menjadi unsur perekat bangsa karena keberpihakannya pada kandidat tertentu dalam kontestasi elektoral.