Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Minta Warga Penerima Bansos Berterima Kasih ke Jokowi

Kompas.com - 15/01/2024, 06:00 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

NTB, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto meminta keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berterima kasih ke Presiden Joko Widodo.

Permintaan itu Airlangga sampaikan dalam dialog Menko Perekonomian dengan keluarga penerima bantuan di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Mulanya, dalam sesi dialog itu, Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai bansos dari pemerintah yang saat ini dicairkan berupa beras 10 kilogram.

"Hari ini kita akan kembali membagikan 10 kilogram beras dan akan diberikan untuk enam bulan ke depan," kata Airlangga, Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Jadi Lahan Kampanye, Kegiatan Pemberian Bansos di Kebumen Dihentikan

Selain itu, di hadapan 100-an keluarga penerima bansos, Airlangga juga menjelaskan, pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan.

Namun, tidak semua penerima BLT mendapatkan bansos beras.

Penerima bansos beras berjumlah 22 juta orang, sedangkan BLT 18 juta orang.

"Ada beda 4 juta (penerima) tergantung kemampuan ekonomi masing-masing," tutur Airlangga.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Penyaluran Bansos Tetap Dilanjutkan Tahun Ini

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo-Gibran itu lalu meminta sejumlah warga penerima bansos menjelaskan kondisi ekonominya.

Pria paruh baya bernama Harun misalnya, yang sehari-hari bekerja menggembala dua ekor sapi, sebelumnya tak mendapatkan bansos beras.

Kini, ia masuk daftar penerima beras dari pemerintah.

"Dulu enggak pernah, sekarang dapat, hari ini dapat," ujar Harun.

Airlangga lantas menanyakan kepada Harun apakah program itu perlu dilanjutkan.

"Diperlukan apa enggak? Jadi Bapak ingin program ini lanjut?" tanya Airlangga.

"Lanjut," jawab Harun.

Baca juga: Wapres: Beri Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com