Kapolri Bicara "Estafet Kepemimpinan", Pesan Kosong yang Timbulkan Asumsi Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melontarkan pernyataan kontroversial terkait Pemilu 2024.

Kapolri merasa bahwa perbedaan pendapat, yang lumrah dalam ajang pemilu, justru merupakan hal negatif karena disamaartikan dengan konflik.

"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan," ujar Sigit dalam Perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam kanal YouTube Divisi Humas Polri, Kamis (11/1/2024).

"Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik," lanjut dia.

Baca juga: Klarifikasi Polri Terkait Pernyataan Kapolri soal Estafet Kepemimpinan

Sigit meminta semua pihak, termasuk tokoh lintas agama, untuk ikut mendinginkan suasana atau cooling system selama Pemilu 2024.

"Cooling system, saya titipkan, mumpung di sini yang hadir berbagai macam saudara-saudara dari lintas agama dan ini penting sekali kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada jemaah kita untuk terus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persatuan pendapat yang ada," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Sigit menambahkan, jajaran Polri memiliki tugas berat selama pemilu, di antaranya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah adanya perbedaan pilihan pemilu.

Sigit berharap, perbedaan pendapat masyarakat jangan sampai merusak cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita menginginkan siapa pun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon, tentulah para pemimpin-pemimpin terbaik," ujar dia.

Timbulkan asumsi negatif

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai, dalam hal pemilu, Kapolri semestinya fokus bicara tugas dan fungsi kepolisian, yaitu menjaga ketertiban umum.

Julius mempersoalkan diksi "estafet" yang bersinonim dengan keberlanjutan, padahal diksi ini banyak menjadi jualan kandidat tertentu dalam masa kampanye Pilpres 2024.

"Kalau dia bicara soal pemimpin selanjutnya harus seperti A dan B sebelum bicara soal misi, itu kan dapat dimaknai sebagai sebuah suggestion, seperti usulan, sebaiknya kalau memilih seperti yang ini," ucap dia dikutip dari Kompas TV, semalam.

"(Jika) ada gagasan yang baru, isinya perubahan, merombak, (kemudian) dianggap bertentangan, dianggap jangan dipilih. Anggapan-anggapan yang sifatnya asumtif ini pasti ada di kepala publik," kata Julius.

Baca juga: Tak Persoalkan Pernyataan Kapolri, Nasdem: Siapapun yang Terpilih kan Estafet Kepemimpinan

Ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi, dalam pemilu sebelumnya, pernah mengungkapkan bahwa pemilu adalah kompetisi politik tertinggi.

Oleh sebab itu, sebaiknya semua pihak, utamanya pejabat tinggi negara, memiliki sensitivitas bersikap serta bertindak lebih hati-hati mempertimbangkan apa yang ada di kepala ratusan juta penduduk Indonesia.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil berpendapat, Sigit seharusnya menyinggung masalah-masalah yang lebih pokok berkenaan dengan kinerja jajarannya, seperti netralitas dan profesionalitas aparat dalam pemilu.

"Kalau kemudian ada narasi atau kemudian pernyataan Kapolri yang terasosiasi dengan salah satu capres ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, menimbulkan syak wasangka," kata Fadli.

"Yang paling penting, sebetulnya bagaimana Polri, mulai dari tingkat paling atas sampai ke level paling bawah yang sangat dekat dengan masyarakat, memastikan netralitas dan profesionalitasnya," imbuh dia.

Pesan kosong yang ditanggapi dingin capres

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menganggap pernyataan Kapolri bukan sesuatu yang istimewa. Ia berujar, biarkan rakyat yang menilai apakah pernyataan Sigit bermakna lain.

"Memang setiap kepresidenan selalu melanjutkan. Pak Jokowi melanjutkan Pak SBY. Pak SBY melanjutkan Bu Mega, Bu Mega melanjutkan Gus Dur, Gus Dur melanjutkan Pak Habibie, Pak Habibie melanjutkan Pak Harto, Pak Harto melanjutkan Bung Karno," ucap Anies di Barus, Sumatera Utara.

Senada, calon wakil presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar, memahami bahwa pernyataan itu seakan-akan menyerang narasi perubahan.

Padahal, ia menegaskan, setiap kandidat yang bertarung pada Pilpres 2024 pada akhirnya terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Tidak ada satu pun di antara calon presiden yang tidak sanggup melakukan estafet," kata Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Ganjar Sependapat dengan Kapolri agar Presiden Berikutnya Lanjutkan Estafet Kepemimpinan

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga tak menilai pernyataan Sigit memiliki makna khusus sehingga penting disampaikan.

Politikus PDI-P ini mengungkit bagaimana dirinya memenangkan Presiden Joko Widodo pada 2019 dengan mendukung dan mengamankan program kerja pemerintah pusat selama bekerja sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah pabrik semen di Rembang. Kami amankan, karena itu punya BUMN. Biarkan kami ambil seluruh tanggung jawabnya," ujar dia di Nganjuk, kemarin.

"Wadas, saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya. Tertuduhnya saya? Tidak apa-apa. Tapi tugas saya adalah menyelesaikan ketika persoalan itu muncul," lanjut Ganjar.

Klarifikasi Polri

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, yang dimaksud estafet kepemimpinan ialah dari periode presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya.

"Perlu kami jelaskan yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Soekarno sampai dengan saat ini Presiden ke-7, yaitu Ir Joko Widodo," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Kapolri: Yang Kita Cari Pemimpin yang Bisa Melanjutkan Estafet Kepemimpinan

Menurut dia, keberlanjutan kepemimpinan sebagaimana yang dimaksud Kapolri tak lain untuk melaksanakan pembangunan Indonesia.

Ia menggarisbawahi, estafet kepemimpinan pada dasarnya dilakukan oleh siapa pun sosok pemimpinan berikutnya.

Trunoyudo juga menegaskan, Kapolri sebelumnya telah menginstruksikan semua jajaran kepolisian netral dalam menghadapi Pemilu 2024.