Kapolri Bicara "Estafet Kepemimpinan", Pesan Kosong yang Timbulkan Asumsi Negatif

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil berpendapat, Sigit seharusnya menyinggung masalah-masalah yang lebih pokok berkenaan dengan kinerja jajarannya, seperti netralitas dan profesionalitas aparat dalam pemilu.

"Kalau kemudian ada narasi atau kemudian pernyataan Kapolri yang terasosiasi dengan salah satu capres ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, menimbulkan syak wasangka," kata Fadli.

"Yang paling penting, sebetulnya bagaimana Polri, mulai dari tingkat paling atas sampai ke level paling bawah yang sangat dekat dengan masyarakat, memastikan netralitas dan profesionalitasnya," imbuh dia.

Pesan kosong yang ditanggapi dingin capres

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menganggap pernyataan Kapolri bukan sesuatu yang istimewa. Ia berujar, biarkan rakyat yang menilai apakah pernyataan Sigit bermakna lain.

"Memang setiap kepresidenan selalu melanjutkan. Pak Jokowi melanjutkan Pak SBY. Pak SBY melanjutkan Bu Mega, Bu Mega melanjutkan Gus Dur, Gus Dur melanjutkan Pak Habibie, Pak Habibie melanjutkan Pak Harto, Pak Harto melanjutkan Bung Karno," ucap Anies di Barus, Sumatera Utara.

Senada, calon wakil presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar, memahami bahwa pernyataan itu seakan-akan menyerang narasi perubahan.

Padahal, ia menegaskan, setiap kandidat yang bertarung pada Pilpres 2024 pada akhirnya terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Tidak ada satu pun di antara calon presiden yang tidak sanggup melakukan estafet," kata Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Ganjar Sependapat dengan Kapolri agar Presiden Berikutnya Lanjutkan Estafet Kepemimpinan

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga tak menilai pernyataan Sigit memiliki makna khusus sehingga penting disampaikan.

Politikus PDI-P ini mengungkit bagaimana dirinya memenangkan Presiden Joko Widodo pada 2019 dengan mendukung dan mengamankan program kerja pemerintah pusat selama bekerja sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah pabrik semen di Rembang. Kami amankan, karena itu punya BUMN. Biarkan kami ambil seluruh tanggung jawabnya," ujar dia di Nganjuk, kemarin.

"Wadas, saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya. Tertuduhnya saya? Tidak apa-apa. Tapi tugas saya adalah menyelesaikan ketika persoalan itu muncul," lanjut Ganjar.

Klarifikasi Polri

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, yang dimaksud estafet kepemimpinan ialah dari periode presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya.

"Perlu kami jelaskan yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Soekarno sampai dengan saat ini Presiden ke-7, yaitu Ir Joko Widodo," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Kapolri: Yang Kita Cari Pemimpin yang Bisa Melanjutkan Estafet Kepemimpinan

Menurut dia, keberlanjutan kepemimpinan sebagaimana yang dimaksud Kapolri tak lain untuk melaksanakan pembangunan Indonesia.

Ia menggarisbawahi, estafet kepemimpinan pada dasarnya dilakukan oleh siapa pun sosok pemimpinan berikutnya.

Trunoyudo juga menegaskan, Kapolri sebelumnya telah menginstruksikan semua jajaran kepolisian netral dalam menghadapi Pemilu 2024.