Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Netralitas Aparat, Megawati: TNI sama Polri "Eling", Kalian Abdi Negara

Kompas.com - 10/01/2024, 13:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengimbau TNI dan Polri tidak memihak kubu tertentu dalam persaingan di Pemilu dan Pilpres 2024 karena mereka dibiayai oleh masyarakat.

"Eling lho. TNI sama Polri eling. Mereka itu jadi itu kan gratis lho, dibayar oleh negara lo. Negara itu dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah ngumpulin, patuh bayar pajak dan sebagainya," kata Megawati dalam pidato politik peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Megawati mengatakan, TNI dan Polri mesti memahami posisinya sebagai abdi negara yang tidak boleh memihak karena mengayomi seluruh warga negara.

"Saya bukan sentimen, enggak. Kalian itu abdi negara. Negara! Bukan perorangan!" ucap Megawati.

Baca juga: Megawati: Pemilu Bukan Alat Elite Politik Lambungkan Kekuasaan dengan Segala Cara

"Sudah begitu harus sadar. Yang harus dilindungi itu sopo toh? Rakyat lah. Saya lihat kok sekarang kayak begini ya. Gimana sih," sambung Megawati.

Megawati mengingatkan, setiap anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) terikat dengan sumpah jabatan yang berlaku sampai akhir masa jabatan.

"Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu bukan omong kosong. Sumpah itu sama yang di atas. Sampai mati lho," ujar Megawati.

"Sebab TNI terikat sumpah Sapta Marga, Polri dengan Tribarata, ASN dengan sumpah jabatan," sambung Megawati.

Baca juga: Megawati: Insya Allah Kita Akan Menang Satu Putaran, Siap?


Megawati juga mengingatkan supaya setiap kalangan memahami tidak ada kekuasaan dan jabatan yang abadi.

"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya," kata Megawati.

Megawati yang merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia juga mengingatkan supaya tidak ada kelompok yang merasa paling berkuasa karena pemilik kekuasaan yang sesungguhnya adalah rakyat.

Baca juga: Kritik Hukum Dipermainkan dan Kekuasaan Semaunya, Megawati: No, No, and No

"Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, tidak ada yg sebagian merasa berkuasa. Kekuasaan berada di tangan rakyat," ujar Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com