Salin Artikel

Soroti Netralitas Aparat, Megawati: TNI sama Polri "Eling", Kalian Abdi Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengimbau TNI dan Polri tidak memihak kubu tertentu dalam persaingan di Pemilu dan Pilpres 2024 karena mereka dibiayai oleh masyarakat.

"Eling lho. TNI sama Polri eling. Mereka itu jadi itu kan gratis lho, dibayar oleh negara lo. Negara itu dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah ngumpulin, patuh bayar pajak dan sebagainya," kata Megawati dalam pidato politik peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Megawati mengatakan, TNI dan Polri mesti memahami posisinya sebagai abdi negara yang tidak boleh memihak karena mengayomi seluruh warga negara.

"Saya bukan sentimen, enggak. Kalian itu abdi negara. Negara! Bukan perorangan!" ucap Megawati.

"Sudah begitu harus sadar. Yang harus dilindungi itu sopo toh? Rakyat lah. Saya lihat kok sekarang kayak begini ya. Gimana sih," sambung Megawati.

Megawati mengingatkan, setiap anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) terikat dengan sumpah jabatan yang berlaku sampai akhir masa jabatan.

"Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu bukan omong kosong. Sumpah itu sama yang di atas. Sampai mati lho," ujar Megawati.

"Sebab TNI terikat sumpah Sapta Marga, Polri dengan Tribarata, ASN dengan sumpah jabatan," sambung Megawati.

"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya," kata Megawati.

Megawati yang merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia juga mengingatkan supaya tidak ada kelompok yang merasa paling berkuasa karena pemilik kekuasaan yang sesungguhnya adalah rakyat.

"Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, tidak ada yg sebagian merasa berkuasa. Kekuasaan berada di tangan rakyat," ujar Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/13200611/soroti-netralitas-aparat-megawati-tni-sama-polri-eling-kalian-abdi-negara

Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke