Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Janji Segera Tempatkan Koruptor di Nusakambangan Setelah Dilantik

Kompas.com - 09/01/2024, 17:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

CILACAP, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji segera memenjarakan koruptor ke Lapas Nusakambangan setelah dilantik menjadi presiden apabila terpilih.

Hal ini disampaikan Ganjar saat berdialog dengan kalangam milenial dan generasi Z di Cilacap, kabupaten di mana lapas itu berada, Selasa (9/1/2024).

"Tentu jadi prioritas, saya tidak pakai ratusan hari, kecuali kita diberikan kewenangan konstitusi untuk merubah semuanya," kata Ganjar, Selasa siang.

Politikus PDI-P ini berpendapat, pemenjaraan koruptor di Nusakambangan penting supaya memberikan efek jera dan tidak ada lagi praktik korupsi di Indonesia.

Baca juga: Besok, Ganjar Akan Hadiri Peringatan HUT Ke-51 PDI-P di Sekolah Partai

"Mudah-mudahan semua bisa punya integritas (saat) diberikan amanah tidak dusta dan kemudian juga tidak pungli, tidak korupsi dan tidak mencuri,” kata Ganjar.

Janji memenjarakan koruptor di Nusakambangan ini pernah diungkapkan Ganjar dalam debat pertama calon presiden pada Selasa (12/12/2023) lalu.

"Untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusakambangan agar bisa efek jera, bahwa ini tidak main-main,” kata Ganjar ketika itu.

Ganjar bilang, dalam pemberantasan korupsi, yang terpenting ialah penegakan hukum terhadap koruptor. Jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, ia berjanji untuk memiskinkan koruptor.

Baca juga: Tanggapi Jokowi, Mahfud: Pak Ganjar Tak Serang Personal dan Tak Minta Bocorkan Rahasia Negara

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengaku bakal merampungkan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang kini prosesnya mandek di DPR.

“Maka, segera kita bereskan Undang-undang Perampasan Aset,” tuturnya.

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Ganjar bilang, seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik ke bawahannya.

Katanya, proses pembinaan karier harus berdasar pada sistem meritokrasi. Ini penting untuk mencegah terjadinya jual beli jabatan.

“Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya, kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul,” lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com