Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jokowi, Ganjar Mengaku Tanya Data Umum ke Prabowo, Bukan Rahasia Negara

Kompas.com - 09/01/2024, 14:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

CILACAP, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, pertanyaan soal data terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang ia tanyakan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres adalah data umum, bukan rahasia negara.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut tidak semua data terkait pertahanan dapat dibeberkan dalam forum terbuka.

"Oh tidak, saya tidak memberikan data (rahasia), makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks, beberapa indeks. Itu data umum, bukan data dari dalam negeri," kata Ganjar di Cilacap, Selasa (8/1/2024).

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Ganjar menuturkan, data terkait pertahanan dalam negeri yang ia pertanyakan hanya soal pemenuhan minimum essential force (MEF) yang menurutnya bukan sebuah rahasia.

Politikus PDI-P ini pun heran pertanyaan yang ia ajukan dianggap Jokowi dan sejumlah kalangan sebagai upaya membocorkan rahasia negara.

"Hanya berapa persen, benar enggak segini, kan hanya itu saja, tapi larinya malah ke mana-mana, enggak, saya enggak bongkar-bongkar. Bahkan saya sekarang ikuti di media, 'wah ini rahasia'," ujar Ganjar.

Baca juga: Bantah soal Rahasia Negara di Debat Pilpres, Mahfud: Saya Mantan Menhan Juga, Mana yang Rahasia?

Menurut dia, pertanyaan itu penting untuk ditanyakan supaya mengetahui peta jalan pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Oleh karena itu, Ganjar pun memandang pertanyaan itu merupakan bagian dari edukasi publik terkait kekuatan pertahanan Indonesia.

"Kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah sengaja tidak ditampilkan?" tanya Ganjar.

"Justru kemarin itu kita ingin membuka, maka kalau ada yang mengatakan tidak mengedukasi, saya heran, ini kami edukasi, eh kita tidak punya buku putih pertahanan loh," kata dia melanjutkan.

Baca juga: Debat Pilpres Ketiga: Data Pertahanan dan Keamanan Rahasia Negara?

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa tidak semua data soal pertahanan negara bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi menyebutkan, memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi sebuah negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) itu ada yang bisa terbuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

"Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya lagi menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com