Gagasan Rudal Hipersonik dari Ganjar dan Potensi Perlombaan Senjata Baru

Kompas.com - 09/01/2024, 05:30 WIB

Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

Lihat Foto

Sebuah rudal diluncurkan selama apa yang dilaporkan media pemerintah Korea Utara sebagai uji coba rudal hipersonik di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara pada Selasa (11/1/2022). Foto ini dirilis pada Rabu (12/1/2022) oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara. ()

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang perlunya memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis seperti rudal hipersonik dinilai mesti mempertimbangkan potensi munculnya perlombaan senjata (arms race) di regional.

"Akuisisi rudal ini dapat memicu potensi instabilitas kawasan hingga perlombaan senjata," kata pengamat pertahanan dan militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, saat dihubungi pada Senin (8/1/2024).

Saat ini kondisi keamanan kawasan Asia tengah menghangat akibat perselisihan antara China dan Amerika Serikat.

Selain sengketa tentang kawasan Laut China Selatan, upaya China buat kembali menyatukan Taiwan mendapat penentangan dari AS. Sebab hubungan bilateral Taiwan dan AS selama ini sangat erat.

Selain itu, kepemilikan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara juga dianggap membuat stabilitas kawasan Asia Timur mudah menghangat. Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan merupakan sekutu dari AS.

Australia juga disebut tengah mengembangkan rudal hipersonik bersama Amerika Serikat. Bahkan Australia, AS, dan Inggris sudah mengikat pakta keamanan trilateral berjuluk AUKUS sejak 15 September 2021.

Menurut Anton, pemerintah mesti mempunyai panduan pengembangan postur pertahanan supaya pembangunan fokus dan terarah, serta tak mudah terganggu dengan keinginan mendadak.

"Karena itu keberadaan Buku Putih Pertahanan yang merupakan dokumen resmi menjelaskan kebijakan pertahanan termasuk rencana pembangunan kekuatan pertahanan menjadi esensial," ucap Anton.

Menurut Anton, Buku Putih Pertahanan merupakan amanat Pasal 16 (4) Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Pemerintah, kata Anton, mesti menyelesaikan perumusan buku putih itu sesuai amanat UU. Selain itu pemerintah diharap mesti melakukan pendekatan diplomasi kepada negara-negara tetangga buat meyakinkan mereka rudal hipersonik itu bukan buat mengancam, jika memang ingin mewujudkan harapan itu.

"Buku Putih ini setidaknya dapat ditujukan untuk membangun kepercayaan, baik publik domestik maupun internasional, bahwa akusisi hipersonik tidak dalam konteks pengembangan strategi ofensif," papar Anton.

Rudal hipersonik sempat disinggung oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Menurut Ganjar, Indonesia di masa mendatang perlu melakukan penataan gelar pasukan karena Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi pusat baru untuk mengantisipasi konflik global.

Selain itu, kata Ganjar, Indonesia perlu mempunyai senjata taktis seperti misil hipersonik buat mengantisipasi peperangan jika pecah konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat.

"Untuk itulah dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata otonomi itu bisa dilakukan kalau anggaran Kemenhan, satu atau dua persen dari PDB," kata Ganjar.