BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) buka suara mengenai tawaran calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan (LCS) dengan membuat kesepakatan sementara.
Adapun tawaran itu disampaikan Ganjar dalam debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN Derry Aman mengatakan, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) terus mengupayakan proses negosiasi terkait adanya risiko konflik Laut China Selatan.
Baca juga: Sanggah Ganjar soal Cara Negosiasi Konflik Laut China Selatan, Anies: Tidak Ada Kata Asean
Hal ini terbukti ketika adanya inisiatif mempercepat proses negosiasi kode etik atau Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan oleh seluruh negara ASEAN dan China dalam Keketuaan Indonesia bulan September 2023 lalu.
Inisiatif Indonesia tersebut dalam bentuk pedoman (guidelines), yang menjadi pedoman praktis dan berisi materi substantif untuk menjaga agar CoC efektif dan berfungsi.
"Tentunya namanya negosiasi jadi perkembangannya mungkin sangat lambat. Tapi progress selalu diupayakan oleh Indonesia. Walaupun kita sekarang enggak ketua (ASEAN) lagi, kita akan tetap upayakan terjadinya progress," kata Derry usai acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Bandung, Senin (8/1/2024).
Derry mengakui, negosiasi tidak mudah dilakukan, utamanya untuk isu-isu substantif nan sensitif yang menyangkut masalah teritori dan kedaulatan.
Namun, percepatan negosiasi CoC merupakan salah satu jalan yang bisa disediakan negara Blok Asia Tenggara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia meyakini, komitmen antara negara ASEAN dan China mampu menyelesaikan masalah LCS.
"Dengan adanya komitmen dari negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk melakukan negosiasi itu sudah bagus. Ini sesuatu yang sudah sesuai tracknya, hanya tinggal realisasinya," ucap Derry.
Terkait cara pengambilan keputusan di ASEAN, dia menyampaikan, mekanisme tetap mengedepankan konsensus.
Meski demikian Derry menegaskan, Indonesia telah mengedepankan upaya untuk memperkuat proses pengambilan keputusan di ASEAN dan tetap berdasarkan pada konsensus sesuai kesepakatan.
Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun, Kemungkinan Suaranya Pindah ke Prabowo-Gibran
"Jadi kita ingin lebih menegaskan bahwa ASEAN tetap dalam konteks pengambilan keputusan secara konsensus, tapi prosesnya ingin kita perjelas, ingin kita perkuat, sehingga keputusan ASEAN itu menjadi semakin efektif," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, bakal calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo mengatakan, cara untuk menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan adalah dengan membentuk kesepakatan sementara.
Sebab, berbagai upaya yang selama ini dijajal selama 20 tahun tak berhasil memunculkan perdamaian.
“Maka usulan kami sangat jelas dan klir apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif? Agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan,” ujar Ganjar dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Baca juga: Prabowo: Keadaan di Laut China Selatan Perlu Pertahanan Kuat, Kita Perlu Platform dan Satelit
Ia menyampaikan, Tiongkok bakal menyelesaikan modernisasi peralatan perang di tahun 2027.
Situasi itu harus diantisipasi karena dapat memperkuat pengaruh Tiongkok atas Laut China Selatan. Sehingga posisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain.
“Ketika kemudian peran (Tiongkok) itu menjadi kuat maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul,” papar Ganjar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.