Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagasan Rudal Hipersonik dari Ganjar dan Potensi Perlombaan Senjata Baru

Kompas.com - 09/01/2024, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang perlunya memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis seperti rudal hipersonik dinilai mesti mempertimbangkan potensi munculnya perlombaan senjata (arms race) di regional.

"Akuisisi rudal ini dapat memicu potensi instabilitas kawasan hingga perlombaan senjata," kata pengamat pertahanan dan militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, saat dihubungi pada Senin (8/1/2024).

Saat ini kondisi keamanan kawasan Asia tengah menghangat akibat perselisihan antara China dan Amerika Serikat.

Selain sengketa tentang kawasan Laut China Selatan, upaya China buat kembali menyatukan Taiwan mendapat penentangan dari AS. Sebab hubungan bilateral Taiwan dan AS selama ini sangat erat.

Baca juga: Ganjar Ingin Hidupkan Kembali Bekraf jika Jadi Presiden

Selain itu, kepemilikan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara juga dianggap membuat stabilitas kawasan Asia Timur mudah menghangat. Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan merupakan sekutu dari AS.

Australia juga disebut tengah mengembangkan rudal hipersonik bersama Amerika Serikat. Bahkan Australia, AS, dan Inggris sudah mengikat pakta keamanan trilateral berjuluk AUKUS sejak 15 September 2021.

Menurut Anton, pemerintah mesti mempunyai panduan pengembangan postur pertahanan supaya pembangunan fokus dan terarah, serta tak mudah terganggu dengan keinginan mendadak.

"Karena itu keberadaan Buku Putih Pertahanan yang merupakan dokumen resmi menjelaskan kebijakan pertahanan termasuk rencana pembangunan kekuatan pertahanan menjadi esensial," ucap Anton.

Baca juga: Pede Menang 1 Putaran, Ganjar Mengaku Siapkan Kabinet Zaken


Menurut Anton, Buku Putih Pertahanan merupakan amanat Pasal 16 (4) Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Pemerintah, kata Anton, mesti menyelesaikan perumusan buku putih itu sesuai amanat UU. Selain itu pemerintah diharap mesti melakukan pendekatan diplomasi kepada negara-negara tetangga buat meyakinkan mereka rudal hipersonik itu bukan buat mengancam, jika memang ingin mewujudkan harapan itu.

"Buku Putih ini setidaknya dapat ditujukan untuk membangun kepercayaan, baik publik domestik maupun internasional, bahwa akusisi hipersonik tidak dalam konteks pengembangan strategi ofensif," papar Anton.

Rudal hipersonik sempat disinggung oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka, Ganjar: Ada di Kemenko Polhukam, Terbuka di Website

Menurut Ganjar, Indonesia di masa mendatang perlu melakukan penataan gelar pasukan karena Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi pusat baru untuk mengantisipasi konflik global.

Selain itu, kata Ganjar, Indonesia perlu mempunyai senjata taktis seperti misil hipersonik buat mengantisipasi peperangan jika pecah konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat.

"Untuk itulah dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata otonomi itu bisa dilakukan kalau anggaran Kemenhan, satu atau dua persen dari PDB," kata Ganjar.

Saat ini TNI memang memiliki senjata berupa misil berbagai jenis yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Namun, TNI belum mempunyai persenjataan rudal hipersonik.

Baca juga: Jelaskan Keinginan Ganjar Bentuk Dubes Siber, TPN: Tujuannya Korporasi

Di sisi lain, rudal hipersonik adalah salah satu senjata strategis selain misil balistik yang diriset cukup lama dan menelan biaya tinggi dalam pembuatannya.

Rudal hipersonik dirancang mampu menjelajah sampai 5 kali kecepatan suara dan menempuh jarak jauh, bisa mengubah arah buat menghindari sistem misil penangkal, lalu menghantam sasaran yang sudah ditentukan dengan tepat.

Senjata itu bisa diluncurkan dari darat, kapal perang permukaan, dan pesawat pengebom atau jet tempur.

Baca juga: Ganjar Tawarkan Kesepakatan Sementara untuk Laut China Selatan, Ini Komentar Kemenlu RI

Saat ini hanya segelintir negara yang mempunyai rudal hipersonik. Mereka adalah China (YJ-21 dan DZ-ZF), India (BrahMos-II, Shaurya), Iran (Fattah-1), Rusia (Avangard,
Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, R-37), dan Amerika Serikat (Boeing X-51 Waverider, Long-Range Hypersonic Weapon, dan OpFires).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com