Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua TPN Ganjar-Mahfud Sindir Bansos Jokowi Tak Tepat Sasaran dan Harus Pakai Banyak Kartu

Kompas.com - 05/01/2024, 11:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyindir penyaluran bansos di era Presiden Joko Widodo yang dinilainya belum tepat sasaran dan harus menggunakan banyak kartu. 

Ia pun memastikan, Ganjar-Mahfud akan membuat penyaluran bansos tepat sasaran dan dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lewat program KTP sakti.

"Makanya KTP Sakti itu, itu bisa menangani, membantu usaha, untuk juga subsidi, bansos. semuanya di dalam itu," kata Arsjad di hadapan relawan, Palembang Sumatera Selatan, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Istana: Bansos Bersumber dari APBN, Tak Ada Hubungan dengan Pemilu

Program KTP Sakti, jelas dia, berawal dari masih banyaknya realita bansos tidak tepat sasaran.

Hal itu bahkan ditemui Arsjad langsung saat berbincang dengan para petani dan masyarakat.

"Waktu itu saya datang ketemu para petani. Petani bilang, 'Pak, saya punya kartu, enggak boleh dapat yang namanya subsidi pupuk'. 'Saya mau pergi ke rumah sakit enggak bisa karena enggak ada kartu itu'. Kenapa? Karena yang pertama belum tepat sasaran. Masih banyak yang belum mendapatkan, dan lebih lagi bingung, kartu terlalu banyak (kartu)," jelas dia.

Oleh karena itu, Arsjad pun heran ada pihak yang menarasikan Ganjar-Mahfud akan menghentikan bantuan sosial jika terpilih pada 2024.

Sebaliknya, menurut Arsjadm pasangan calon nomor 3 itu akan memperbanyak dan membuat bansos tepat sasaran pada masyarakat.

"Jadi ada kata-kata bansos, nantinya tidak akan lagi ada. Ya ampun ya Allah, padahal kita pengen ngebesarin, lebih besar lagi. Nah itu adalah yang ingin dilakukan," lanjutnya.

Baca juga: Cak Imin Tegaskan Tak Ingin Hentikan Bansos, tapi Tolak Diklaim Paslon Tertentu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) non aktif ini meyakini Ganjar-Mahfud begitu memikirkan persoalan masyarakat miskin.

"Malahan kalau presidennya, Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu akan kita pastikan bansosnya akan lebih besar dan lebih lagi tepat sasaran. Enggak seperti sekarang ini masih banyak yang belum mendapatkan," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com