Tiap-tiap pemangku kepentingan tentu mengharapkan UU ITE 2.0 dan peraturan turunannya mengakomodasi dan melindungi kepentingan mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang dimaksud.
Bagaimana UU ITE 2.0 memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam masyarakat menjadi bagian penting dalam penerimaan undang-undang tersebut secara luas.
Diprediksi tetap akan ada pro dan kontra terhadap ketentuan UU ITE 2.0. Berbagai pihak dapat mengkritik ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut.
Para penyelenggara sistem elektronik mungkin keberatan terhadap kewajiban dan tanggung jawab baru yang dibebankan undang-undang kepada mereka. Pemerintah negara asing juga dapat mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam UU ITE.
Penilaian terhadap undang-undang tersebut merupakan hal yang wajar dan patut. Tesis selalu mengundang antithesis dan menghargai lahirnya sintesis sebagai tesis baru.
Pro dan kontra mendorong adanya diskusi dan akan berkembang kebijakan yang lebih progresif dan komprehensif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam ruang digital.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.