Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ucapkan Belasungkawa, Jokowi: Rizal Ramli Ekonom Cerdas dan Aktivis yang Kritis

Kompas.com - 03/01/2024, 14:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Rabu (3/1/2024) siang.

"Turut berdukacita atas berpulangnya ke Rahmatullah, Bapak Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman, kemarin di Jakarta," tulis Jokowi, dikutip pada Rabu.

"Saya mengenal almarhum Rizal Ramli sebagai seorang ekonom yang cerdas dan aktivis yang kritis karena kecintaan terhadap bangsanya," tulisnya melanjutkan.

Baca juga: Sederet Pejabat Hadir di Rumah Duka Rizal Ramli, Ada JK, Mahfud MD, hingga Sandiaga Uno

Kepala Negara pun mendoakan agar almarhum Rizal Ramli mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga arwah almarhum mendapatkan tempat nan lapang di sisi Allah SWT dan segenap keluarga serta kerabat yang ditinggalkan kiranya diberi kesabaran," tulis Jokowi lagi.

Diberitakan sebelumnya, Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa, 2 Januari 2024.

Rizal Ramli wafat pukul 19.30 WIB di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kabar meninggalnya pertama kali diungkap staf Rizal Ramli, Tri Wibowo Santoso.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pupuk Subsidi Langka ke Petani: Ada Perang Rusia-Ukraina

Tri Wibowo juga mengonfirmasi meninggalnya Rizal Ramli karena sakit kanker pankreas. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat dirawat di rumah sakit.

Rizal Ramli adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016.

Sebelumnya, Rizal menjabat Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Rizal Ramli juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001.

Baca juga: Tunggu Kepulangan Putrinya, Jenazah Rizal Ramli Dimakamkan Besok di TPU Jeruk Purut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com