Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Bakal Dalami Video Viral WNI Malaysia Tak Masuk DPT Pemilu 2024

Kompas.com - 03/01/2024, 14:29 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal mendalami kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang menyatakan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, masalah ini viral dalam sebuah video di media sosial. Video menarasikan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) setempat sengaja tidak memasukkan nama dalam DPT untuk mengarahkan suara ke pasangan calon tertentu.

"Saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Calon wakil presiden nomor urut 3 ini menyatakan bahwa masalah DPT sejatinya berada dalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dia ingin KPU juga menjelaskan masalah tersebut agar lebih jelas.

Baca juga: Soal Anggota Satpol PP Dukung Gibran, Mahfud: Pelanggaran Kode Etik, Itu Norak

"Itu soal KPU. Tapi begini, soal penetapan DPT dan sebagainya itu kan ada tahapannya. Tahapannya bukan sekarang, sudah jauh-jauh hari. Kalau itu ada yang tidak masuk bagaimana ceritanya biar KPU yang menjelaskan," ujar Mahfud.

"Ya KPU itu lembaga independen. Kalau memang ada yang tidak benar, kita sampaikan," katanya lagi.

Sebagai informasi, video viral itu juga sudah direspon oleh KPU RI. Dikutip dari Antaranews, Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan kebenarannya atau tidak atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

Baca juga: Data DPT Pemilu Diretas, KPU Sebut Rekapitulasi Suara Dilakukan Manual

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Tetapi, mereka masuk dalam kategori daftar pemilih khusus luar negeri (DPKLN).

Menurut Idham, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih pada DPKLN," ujar Idham Holik.

Baca juga: Tetap Aktif Ngantor, Mahfud MD: Kampanye Cuma Jumat, Sabtu, Minggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com