Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kubu Anies dan Prabowo soal MNC Penyelenggara Debat, Pembelaan Tim Ganjar, dan Respons KPU

Kompas.com - 03/01/2024, 13:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; juga kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kompak memprotes rencana penyelenggaraan debat ketiga pemilu presiden (pilpres).

Sebab, pada debat yang rencananya digelar 7 Januari 2024 itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk MNC Group sebagai media penyelenggara.

Kubu Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran khawatir penyelenggaraan debat memuat konflik kepentingan. Ini mengingat pemilik MNC Group adalah Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang kini tergabung dalam koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Terkait ini, kubu Ganjar-Mahfud membela diri. KPU pun turut memberikan penjelasan.

Keberatan

Keberatan kubu capres-cawapres nomor urut 1 disampaikan langsung oleh Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, KPU seharusnya menunjuk media yang independen sebagai penyelenggara debat.

“Tentu sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti ini harusnya (MNC) terjaga betul independensinya,” kata Muhaimin di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Baca juga: Cak Imin Keberatan MNC Jadi Penyelenggara Debat Ketiga Capres

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan, MNC sebagai lembaga penyiaran seharusnya terbebas dari kepentingan politik. Jika itu tak mampu dilakukan, seharusnya KPU mendengar keberatan dari peserta pilpres lainnya.

“Kita harap MNC membuktikan bahwa dia menjadi independen kalau tidak bisa membuktikan memang protes itu harus didengar KPU,” ujarnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, seandainya keterlibatan MNC Group dalam debat tak bisa dibatalkan, KPU baiknya menambah jumlah media penyelenggara debat ketiga.

"Secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan publik, maka patut dan harus dilakukan KPU bisa menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media yang lebih netral," kata Iwan kepada Kompas.com, Selasa (2/1/2024).

Timnas Anies-Muhaimin juga meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan debat. Katanya, upaya-upaya ini penting untuk melindungi KPU dari prasangka tidak baik.

"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain, dan isu-isu negatif setelah acara debat ke-3 selesai, dan tentunya agar pelaksaan Pemilu 2024 lebih berkualitas dan damai," ucap Iwan.

Baca juga: TKN Prabowo Kirim Surat ke KPU Minta Debat Capres Tak Dimonopoli Grup MNC

Kirim surat

Kompak dengan kubu Anies-Muhaimin, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga terang-terangan menolak penunjukan MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga capres karena afiliasi politik Hary Tanoesoedibjo.

"Ini mungkin belum resmi tapi memang kalau melihat penyelenggara dari debat ketiga nanti itu semuanya MNC Group dan mengingat pemilik dari MNC, Pak Harry Tanoe, adalah ketua umum partai yang hari ini mendukung salah satu paslon 03,” ucap Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (31/12/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

“Rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com