Protes Kubu Anies dan Prabowo soal MNC Penyelenggara Debat, Pembelaan Tim Ganjar, dan Respons KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; juga kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kompak memprotes rencana penyelenggaraan debat ketiga pemilu presiden (pilpres).

Sebab, pada debat yang rencananya digelar 7 Januari 2024 itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk MNC Group sebagai media penyelenggara.

Kubu Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran khawatir penyelenggaraan debat memuat konflik kepentingan. Ini mengingat pemilik MNC Group adalah Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang kini tergabung dalam koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Terkait ini, kubu Ganjar-Mahfud membela diri. KPU pun turut memberikan penjelasan.

Keberatan

Keberatan kubu capres-cawapres nomor urut 1 disampaikan langsung oleh Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, KPU seharusnya menunjuk media yang independen sebagai penyelenggara debat.

“Tentu sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti ini harusnya (MNC) terjaga betul independensinya,” kata Muhaimin di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan, MNC sebagai lembaga penyiaran seharusnya terbebas dari kepentingan politik. Jika itu tak mampu dilakukan, seharusnya KPU mendengar keberatan dari peserta pilpres lainnya.

“Kita harap MNC membuktikan bahwa dia menjadi independen kalau tidak bisa membuktikan memang protes itu harus didengar KPU,” ujarnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, seandainya keterlibatan MNC Group dalam debat tak bisa dibatalkan, KPU baiknya menambah jumlah media penyelenggara debat ketiga.

"Secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan publik, maka patut dan harus dilakukan KPU bisa menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media yang lebih netral," kata Iwan kepada Kompas.com, Selasa (2/1/2024).

Timnas Anies-Muhaimin juga meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan debat. Katanya, upaya-upaya ini penting untuk melindungi KPU dari prasangka tidak baik.

"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain, dan isu-isu negatif setelah acara debat ke-3 selesai, dan tentunya agar pelaksaan Pemilu 2024 lebih berkualitas dan damai," ucap Iwan.

Kirim surat

Kompak dengan kubu Anies-Muhaimin, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga terang-terangan menolak penunjukan MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga capres karena afiliasi politik Hary Tanoesoedibjo.

"Ini mungkin belum resmi tapi memang kalau melihat penyelenggara dari debat ketiga nanti itu semuanya MNC Group dan mengingat pemilik dari MNC, Pak Harry Tanoe, adalah ketua umum partai yang hari ini mendukung salah satu paslon 03,” ucap Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (31/12/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

“Rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU," tuturnya.

Terbaru, TKN mengaku telah bersurat ke KPU, meminta supaya televisi penyelenggara debat ketiga pilpres tidak dimonopoli MNC Group.

“Kami sudah kirim permintaan kepada KPU, agar dalam satu debat penyelenggaranya tidak dimonopoli oleh satu grup TV yang pemiliknya sama dan pihak terafiliasi,” kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2024).

“Kebetulan dalam debat ketiga, penyelenggara TV yang diusulkan KPU adalah grup MNC; MNC TV, Global TV, Inews TV, RCTI. Di mana kebetulan stasiun TV tersebut kebetulan dimiliki satu grup, dimiliki grup bisnis yang sama yang dipimpin oleh Harry Tanoesudibyo, Ketua Umum Partai Perindo dan juga menjadi pendukung salah satu paslon,” ujar Nusron.

TKN Prabowo-Gibran khawatir, monopoli media penyelenggara debat ini bakal memicu konflik kepentingan.

Bela diri

Terkait ini, Hary Tanoesoedibjo, telah angkat bicara. Hary mengeklaim, tak akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat capres, kendati ia memimpin partai yang kini mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

"Enggak ada. Enggak ada conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Hary saat ditemui di GOR Satria, Semarang, Senin (1/1/2024).

Sebagai media penyelenggara, kata Hary, MNC Group hanya berperan sebagai broadcaster atau media penyiar. Katanya, KPU juga sudah menyetujui MNC Group sebagai penyelenggara debat ketiga ini.

"Tanya KPU saja, ya. Kita cuma broadcast saja. Ah itu (konflik kepentingan) sih enggak akan ada," ucapnya.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, juga menyampaikan pembelaan. Menurutnya, tak ada potensi kecurangan dalam debat meski MNC Group ditunjuk sebagai media penyelenggara oleh KPU.

"Saya enggak melihat begitu (kecurangan). Bahwa balik lagi tadi bahwa semua media ini kan dimiliki, akhirnya ada ujungnya juga siapa pemiliknya. Setiap pemilik daripada media punya hak sendiri terhadap hak politiknya. Itu saya rasa dikembalikan kepada setiap pengusaha yang ada," ujar Arsjad saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).

Arsjad mengatakan, KPU-lah yang memutuskan untuk menunjuk MNC Group sebagai salah satu media penyelenggara debat capres. Katanya, setiap media elektronik punya kesempatan yang sama.

"Jadi untuk itu, saya rasa balik lagi keputusan ada di KPU. Cuma saya rasa, nanti yang ditonton itu kan langsung adalah apa yang ada di sana. Kita bisa lihat di debat-debat sebelumnya ini adalah bagian daripada pelaksanaannya saja, penyelenggaraannya," jelas Arsjad.

Arsjad pun memastikan bahwa KPU dan Bawaslu akan hadir dalam pelaksanaan debat capres ketiga. Dia meyakini KPU membuat keputusan terbaik terkait ini.

Penjelasan KPU

Atas kegaduhan ini, KPU buka suara. Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya tidak punya pretensi apa pun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat, termasuk media penyelenggara.

“Semua yang kami undang itu punya kualifikasi dalam menyelenggarakan debat dan masuk dalam kategori lembaga penyiaran, itu saja. Dan itu entitas yang terpisah dari partai politik segala macam di situ, sama dengan stasiun-stasiun TV yang lain, prinsipnya sama,” kata Mellaz kepada awak media, Selasa (2/1/2024).

Katanya, ini seperti halnya saat KPU mengundang televisi lain pada debat perdana capres dan cawapres.

“Semua media penyelenggara yang kami undang untuk menyiarkan pelaksanaan debat, baik satu, dua, tiga, empat, dan lima, duduk satu meja membahas persoalan ini bersama-sama dan membagi peran masing-masing,” ujar Mellaz.