Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Semua Kubu Capres Kompak Kutuk Kasus Prajurit TNI Aniaya Relawan Ganjar

Kompas.com - 02/01/2024, 13:19 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak enam prajurit Kompi B Batalion Infanteri Raider 408/Suhbrastha yang terlibat kasus penganiayaan terhadap relawan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditetapkan sebagai tersangka.

Keenam prajurit tersebut berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Denpom IV/Surakarta hingga kini kasih mendalami kasus penganiayaan ini.

Di sisi lain, kasus ini mengundang simpati dari ketiga kubu pasangan capres dan cawapres. Mereka kompak mengutuk peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di tengah gegap gempita kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024.

Duduk perkara

Kasus penganiayaan ini terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Sebanyak tujuh relawan Ganjar-Mahfud menjadi korban dari peristiwa kekerasan ini.

Adapun penganiayaan ini bermula ketika para relawan memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak Sabtu pagi.

Baca juga: Kubu Prabowo Kutuk Keras Penganiayaan 7 Relawan Ganjar-Mahfud oleh Oknum TNI di Boyolali

Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot "brong". Ketika melewati Markas Batalion Infanteri Raider 408/Suhbrastha, Jalan Perintis Kemerdekaan, mereka mendapat kekerasan. Para relawan yang dianiaya mengalami luka-luka.

Lima orang di antaranya menjalani rawat jalan, sementara dua lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dugaan penganiayaan itu terekam video dan tersebar di media sosial.

Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo mengonfirmasi peristiwa relawan Ganjar-Mahfud dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.

"Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408/Sbh. Perlu diketahui sampai saat ini Denpom IV/Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum," kata Wiweko didampingi Danyonif 408/SBH Letkol (Inf) Slamet Hardiyanto dalam konferensi pers di Makodim 0724/Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (31/11/2023).

Seiring berjalannya waktu, pihak TNI telah menetapkan enam prajurit sebagai tersangka kasus penganiayaan ini.

Timnas Amin minta usut tuntas

Kasus penganiayaan ini ternyata mengundang keprihatinan tidak hanya dari kubu Ganjar-Mahfud. Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) turut mengutuk kasus ini.

Asisten pelatih Timnas Amin, Jazilul Fawaid meminta agar kasus pengeroyokan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud diusut tuntas.

Ia menegaskan, tak boleh ada lagi pengadilan di tengah jalan seperti yang dilakukan para anggota TNI kepada relawan pendukung Ganjar-Mahfud tersebut.

"Menurut saya itu harus diusut tuntas tidak boleh ada pengadilan di tengah jalan," ujarnya saat ditemui di Malang, Jawa Timur, Senin (1/1/2024).

Jazilul mengatakan, terlepas dari apapun persoalannya, tak selayaknya anggota TNI yang bukan penegak hukum melakukan tindakan semena-mena tersebut.

Baca juga: Ganjar Jenguk Relawan Korban Dugaan Pengeroyokan Oknum TNI di Boyolali

Begitu juga terkait penembakan misterius terhadap relawan pendukung pasangan calon nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terjadi di Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dia curiga gerakan-gerakan kekerasan yang dilakukan di tengah Pemilu ini bisa memunculkan narasi menggagalkan Pemilu.

"Kekerasan-kekerasan ini apa maksudnya? mau menggagalkan Pemilu? Mau melakukan kecuarangan atau apa?," kata Jazilul.

Sebab itu, Timnas Amin mengingatkan agar masyarakat terus mengawasi bersama agar hal serupa tak terjadi lagi dan tindakan di luar aturan harus ditertibkan.

"Agar tidak terjadi kecuarangan kekerasna dan tindakan lain di luar aturan," tandasnya.

TKN kutuk keras

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga mengutuk keras kasus ini.

Sekretaris TKN Nusron Wahid menegaskan, TKN Prabowo-Gibran tidak menoleransi segala bentuk kekerasan.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan siapa pun, dan apa pun alasannya kepada sesama anak bangsa. Kami tidak menolerir perilaku tersebut," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Senin.

Nusron meminta semua pihak untuk menahan diri usai ada insiden penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud itu. Ketika berkampanye, semua orang harus tetap menjaga ketertiban dan tidak menciptakan kegaduhan yang mengganggu kenyamanan orang lain.

"Tindakan berlebihan dan kegaduhan akan menimbulkan keresahan masyarakat. Seperti yang terjadi di Pati beberapa pekan lalu, sekarang Boyolali. Itu merupakan bentuk kampanye partai dan paslon tertentu yang berlebihan, menciptakan kebisingan dan ketidaknyamanan masyarakat umum," kata Nusron.

"Berbagai peraturan lalu lintas juga tidak ditaati dengan baik, sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain," sambung dia.

Nusron juga meminta agar tidak ada yang mengaitkan insiden penganiayaan tersebut dengan isu netralitas TNI di Pemilu 2024.

Baca juga: Usai Insiden Pengeroyokan Relawan di Boyolali, Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Ikuti Aturan

Ia meyakini penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud ini merupakan reaksi murni dari para prajurit TNI.

"Ini murni reaksi dari oknum TNI yang melakukan tindakan berlebihan atas respon relawan paslon tertentu yang berbuat gaduh dan mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum," kata dia.

TPN anggap kasus serius

Sementara Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, tindakan kekerasan kepada relawan berarti kekerasan terhadap seluruh keluarga besar pendukung Ganjar-Mahfud.

"Untuk kami, setiap orang pendukung Ganjar-Mahfud adalah anggota keluarga besar Ganjar-Mahfud. Tindak kekerasan terhadap 1 orang adalah kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar-Mahfud," ujar Arsjad dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin.

Arsjad menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Dia meminta agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Baca juga: Ganjar Tanggung Seluruh Biaya RS Relawan Korban Dugaan Pengeroyokan Oknum TNI di Boyolali

Arsjad menekankan TPN mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap para relawan Ganjar-Mahfud.

"TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apa pun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilu, termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk sama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran demi terjaganya suasana pemilu yang damai, adil, dan martabat," kata Arsjad.

Arsjad meminta agar para pendukung Ganjar-Mahfud tidak terprovokasi atas insiden ini. Dia menyebut setiap masalah harus diselesaikan secara konstruktif, bukan melalui kekerasan.

"Dan kami imbau kepada seluruh masyarakat dan pendukung Ganjar-Mahfud untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan dialog yang konstruktif bukan melalui tindakan kekerasan," imbuh Arsjad.

Wakil Ketua Tim TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menegaskan, penganiayaan yang dilakukan oleh 15 prajurit TNI terhadap 7 relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, bukan karena kesalahpahaman.

Andika menyebut para relawan Ganjar-Mahfud langsung diserang dan dianiaya oleh prajurit TNI. "Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan. Atau tindak pidana penganiayaan," ujar Andika dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin.

Andika lantas menyayangkan pernyataan Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo dalam sebuah jumpa pers yang menyebut penganiayaan oleh prajurit TNI terjadi karena kesalahpahaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com