Menyelisik Capaian Kinerja Fraksi PKB di DPR Sepanjang 2023

Fraksi PKB juga mendorong perbaikan sarana air bersih di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.Tak lupa, partai juga mendorong peningkatan layanan transportasi menyusul prediksi peningkatan jumlah pemudik.

Fungsi pengawasan tersebut sejalan dengan visi Fraksi PKB untuk mengawasi infrastruktur, baik fisik maupun kebutuhan dasar masyarakat.

Selain isu lokal, Fraksi PKB juga menaruh perhatian terhadap isu nasional, seperti Meikarta dan krisis air bersih di beberapa daerah.

Tak hanya infrastruktur fisik, Fraksi PKB juga mendorong perluasan cakupan layanan dan pembenahan kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dorong kesejahteraan rakyat

Fraksi PKB telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan serta melindungi hak masyarakat.Komitmen ini diwujudkan PKB dengan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pada Januari 2023, Fraksi PKB mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil. Hal ini membuat masyarakat di daerah dapat mengakses pusat ekonomi dan layanan publik.

Baca juga: PKS Resmi Usung Anies-Muhaimin, Nyatakan Tak Ada Perbedaan Pendapat di Akar Rumput

Tak berhenti sampai sana, Fraksi PKB mendorong pemerintah meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan pada Februari 2023. Inisiatif ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan serta menyiapkan generasi muda yang lebih unggul pada masa depan.

Kemudian, pada Juli 2023, Fraksi PKB menyoroti signifikansi alokasi anggaran untuk sektor kesehatan.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain kesejahteraan umum, Fraksi PKB juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani. Perwakilan partai di DPR mendorong penyelesaian konflik agraria yang telah merugikan dan menyebabkan masyarakat adat kehilangan tanah.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mendorong peningkatan upah buruh pada April 2023. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, pada Agustus 2023, Fraksi PKB juga mengadvokasi peningkatan bantuan kepada petani guna mendorong produktivitas dan kesejahteraan.

Dalam konteks pengawasan DPR, berbagai inisiatif yang dilakukan Fraksi PKB dapat menjadi cermin bahwa partai konsisten menjaga hak dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKB menjadi representasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan mengawal kebijakan dan memperjuangkan alokasi anggaran supaya tepat sasaran

Memperkuat hukum dan demokrasi

Fraksi PKB di DPR RI berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia.Hal ini dibuktikan dengan menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Terkait praktik demokrasi, Fraksi PKB menekankan signifikansi kebebasan berekspresi, terutama isu sensitif yang masih memengaruhi masyarakat.Misalnya, kekerasan terhadap perempuan.

Fraksi PKB menilai, pembubaran diskusi terkait kasus Partai Komunis Indonesia (PKI) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa praktik diskriminasi, penyebaran kebencian, dan imunitas terhadap pelaku kekerasan masih menjadi persoalan.

Selanjutnya, pada September 2023, perwakilan partai di DPR memperjuangkan akses terbuka terhadap informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mengangkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan transparansi sebagai alat untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas di berbagai lini pemerintahan.

Baca juga: Politikus PKB Ramai-ramai Ziarah ke Makam Sunan Bonang di Tuban, Ida Fauziah: Kita Juga Doakan Gus Imin