Menyelisik Capaian Kinerja Fraksi PKB di DPR Sepanjang 2023

Fraksi PKB menegaskan pentingnya memperkuat lembaga demokrasi, seperti KPK dan Ombudsman pada Oktober 2023. Langkah ini merupakan bentuk nyata pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menjadi tantangan dalam mengokohkan fondasi demokrasi.

Pada Desember 2023, Fraksi PKB memperjuangkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas.

Keberhasilan dalam memperkuat fondasi hukum, memperluas akses informasi, dan membangun lembaga demokrasi yang kuat akan menjadi landasan kokoh bagi sistem pengawasan DPR. Hal ini dapat memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Fungsi penganggaran Fraksi PKB

Dalam menjalankan fungsi penganggaran APBN di DPR, Fraksi PKB telah menganalisis serta mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat. Mereka memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melampaui target APBN 2022.

Meski demikian, Fraksi PKB menyoroti pentingnya diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian untuk meningkatkan inklusi ekonomi lebih luas.

Fraksi PKB juga mengamati, kebijakan kenaikan harga BBM telah memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.Untuk mengatasi hal ini, perwakilan partai di DPR menilai perlunya kebijakan energi yang terukur untuk menghindari dampak peningkatan kemiskinan secara signifikan.

Fungsi legislasi Fraksi PKB

Sepanjang 2023, Fraksi PKB mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi, yakni menyelesaikan 21 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).

Capaian tersebut merupakan kelanjutan dari pencapaian tahun sebelumnya.Fraksi PKB mampu menghasilkan 29 undang-undang pada tahun lalu.

Meski demikian, Fraksi PKB memahami bahwa terdapat sejumlah UU yang dibahas dengan cepat dan terkesan terburu-buru, yakni UU Cipta Kerja dan UU Perubahan terkait Ibu Kota Negara.Peresmian kedua UU ini telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Fraksi PKB menyadari pentingnya pembahasan yang komprehensif dan detail dalam menyusun UU.

Selain pencapaian tersebut, Fraksi PKB terus memperjuangkan RUU yang dianggap membawa manfaat luas bagi masyarakat, yakni Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Perubahan kedua tentang Desa, serta Pengawasan Obat dan Makanan. Meski belum selesai, Fraksi PKB akan memperjuangkan RUU ini hingga menjadi UU.

Baca juga: Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Anggota Komisi III Cucun Minta Tren Ini Dijaga

Fraksi PKB menilai, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan.Pasalnya, RUU ini memberikan perhatian kepada perempuan dan anak-anak guna menciptakan generasi yang unggul.

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Desa juga menjadi salah satu prioritas Fraksi PKB.Hal ini menjadi bukti komitmen perwakilan PKB di DPR terhadap pengaturan desa yang lebih holistik.

Mereka menegaskan bahwa sebagai entitas pemerintahan terkecil, desa memerlukan perhatian khusus. Hal ini guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan. Regulasi tentang desa yang lebih kuat dan mandiri diyakini akan menjadi landasan bagi kemajuan Indonesia di berbagai wilayah.

Pada bidang legislasi, Fraksi PKB mendorong perlunya kebijakan yang mengakomodasi beragam masukan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan rakyat Indonesia secara adil dan merata.