Rentan Jadi "Alat" Kampanye, Ganjar Minta Penyaluran Bansos Tak Dipolitisasi

BOYOLALI, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat tidak dipolitisasi pada masa kampanye.

Hal ini disampaikannya ketika ditanya mengenai usulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyarankan agar penyaluran bansos dihentikan hingga selesai Pilpres karena rentan dicurigai menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu, ya. Karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar saat ditemui di Pasar Rakyat Kebon Agung, Ngesrep, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Sabtu (30/12/2023).

Ganjar tidak memungkiri, bansos adalah salah satu alat yang dipakai untuk kepentingan politik tertentu akhir-akhir ini.

Baca juga: Tanggapi Surat Suara Tercoblos di Taipei, Ganjar: Rasanya Agak Lucu, Ya...

Misalnya kata dia, ketika muncul isu bansos akan dihapus ketika dia menjabat sebagai presiden.

Padahal lanjut Ganjar, pihaknya ingin memudahkan penyaluran bansos melalui program KTP Sakti, yaitu salah satu program yang dia janjikan bersama pasangannya, Mahfud MD.

"Jadi dengan (KTP Sakti), identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat sudah ter-capture di situ, sehingga lebih tepat sasaran. (Masalah penyaluran) Ini yang dari dulu tidak pernah selesai, waktu saya jadi Gubernur (Jateng) juga begitu kok," beber dia.

Menurut Ganjar, penyaluran bansos merupakan hak dan wewenang pemerintah. Penyalurannya pun harus lebih dulu disetujui oleh DPR setelah usulannya disampaikan pembuat kebijakan.

Penyaluran bansos, banyak terpusat di kementerian terkait, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), yang saat ini dipimpin oleh Tri Rismaharini, kader PDI-P.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Investigasi Pembagian Bansos

"Saya kira (penyaluran bansos) baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat. Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyaluran saja yang diperbaiki," jelas Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, TPN Ganjar-Mahfud mengusulkan pemerintah menunda pembagian bantuan sosial (bansos) sampai dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan, pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.

“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Pedagang Mengeluh Kedelai Langka Saat Ganjar Kunjungi Pasar Kebon Agung Boyolali

“Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan sakwasangka,” ucap Pengacara senior itu.

Todung memahami bahwa usul itu akan banyak ditolak oleh berbagai pihak. Akan tetapi, menurutnya, usulan ini harus disampaikan untuk menjamin tidak adanya kecurigaan terhadap pemberi bansos.

“Tentu pendapat ini tidak populer dan mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini. Tapi saya ingin demi menjamin fairness, demi menjamin imparsialitas dalam pilpres ini harus kita pertimbangkan,” kata Todung.