TPN Ganjar-Mahfud Sebut Surat Suara "Prematur" di Taiwan Timbulkan Kecurigaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai dikirimnya puluhan ribu surat suara di Taiwan di luar jadwal menimbulkan kecurigaan.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan, munculnya isu ini menimbulkan dugaan adanya manipuasi terhadap surat suara tersebut meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan klarifikasi.

"Kejadian di Taiwan ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa akan ada dugaan manipulasi yang dilakukan walaupun KPU sudah membantah ini," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Polemik Surat Suara Prematur di Taiwan, KPU Tak Sepakat Saran Bawaslu

Todung menyampaikan, jumlah penduduk Indonesia di Taiwan diperkirakan mencapai lebih dari 260.000 orang.

Namun, dari jumlah tersebut tidak semuanya mendaftar sebagai pemilih di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pengacara senior ini pun menyoroti kemungkinan surat suara yang dikirim ke Taiwan tersebut disalahgunakan.

"Kalau tadi dikatakan itu belum dicoblos sama sekali, apakah itu akan bisa dicoblos untuk mereka yang tidak terdaftar? Ini bisa-bisa saja, kemungkinan-kemungkinan semacam ini terjadi," ucapnya.

Todung pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk taat aturan terkait proses Pemilu yang tengah berjalan.

Baca juga: Bawaslu Minta 62.000 Surat Suara di Taiwan yang Dikirim Prematur ke Pemilih Tak Dianggap Rusak

Ia berharap tidak ada satu pun suara yang disia-siakan atau disalahgunakan pada Pemilu 2024.

"Saya ingin mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk betul-betul strict (ketat), comply (mematuhi) ketentuan yang berlaku,” kata Todung.

“Jangan main-main dengan suara pemilih. satu suara pemilih pun itu punya harga, punya nilai, tidak boleh dikhianati, tidak boleh dihilangkan!” imbuhnya.

Diberitakan, KPU RI mengaku telah menerima surat klarifikasi Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terkait permohonan maaf dan penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara secara prematur kepada pemilih di Taiwan via pos.

"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers, Selasa (26/12/2023).

Baca juga: Kontroversi Surat Suara Tiba Lebih Awal di Taiwan, KPU Dianggap Sembrono

Warga yang menjadi pekerja migran itu menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.

"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali dan satu bulan sekali," ucap Hasyim.