TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Investigasi Pembagian Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan investigasi terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pada masa pemilu.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai, pembagian bansos oleh pemerintah rentan akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.

Padahal, bansos yang dibagikan oleh pemerintah sumber pendanaannya dari uang rakyat dan tidak boleh dianggap merupakan bantuan dari paslon tertentu.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Usul Pembagian Bansos Ditunda Sampai Pilpres Tuntas

"Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap semua pembagian bansos, karena pada hakekatnya bansos itu adalah program pemerintah dan credit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

"Semua paslon harusnya mendapat credit untuk itu, Bawaslu umumkan dan presiden juga mesti umumkan hal ini, bahwa ini (bansos) adalah uang rakyat yang memang dibagikan kepada rakyat," ucapnya.

Karena khawatir bahwa pembagian bansos ini akan menguntungkan pihak tertentu, TPN Ganjar-Mahfud mengusulkan supaya pemerintah menunda pembagian bansos sampai dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

Baca juga: Dapat Keluhan Penyaluran Bansos, Cak Imin Klaim Paslon Amin Punya Solusi

“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi persepsi publik seperti itu,” kata Todung.

“Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan sakwasangka,” ucap Pengacara senior itu.

Todung memahami bahwa usul ini akan banyak ditolak berbagai pihak. Akan tetapi, menurutnya, usulan ini harus disampaikan untuk menjamin tidak adanya kecurigaan terhadap pemberi bansos.

“Tentu pendapat ini tidak populer dan mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini. Tapi saya ingin demi menjamin fairness, demi menjamin imparsialitas dalam pilpres ini harus kita pertimbangkan,” kata Todung.

“Saya tidak punya kuasa untuk bisa mengatakan itu akan dilakukan ya akan dipertimbangkan, tapi pemerintah selayaknya memperhatikan semacam ini,” ucapnya.

Baca juga: Daftar Bansos yang Masih Diberikan Pemerintah di Tahun 2024

Lebih lanjut, Todung berharap pemerintah juga tidak membuat kebijakan baru terkait bantuan sosial untuk masyarakat selama proses pemilu.

Meskipun kebijakan dalam rangka membantu masyarakat ini penting, tetapi potensi adanya kepentingan lain dari pemberian bantuan itu juga harus dipertimbangkan.

“Seharusnya ya ada kebijaksanaan pemerintah tidak membuat kebijakan baru tentang bansos, selama pemilu dan pilpres ini diselenggarakan agar pemerintah tidak dicurigai menguntungkan paslon tertentu,” kata Todung.

“Incumbent itu selalu bisa membuat kebijakan baru, bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi bantuan operasional sekolah, bagi-bagi bantuan tunai, ya. Itu semua kebijakan populis yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu tidak melanggar undang-undang tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai ini selesai,” tuturnya.