Disebut Bakal Hentikan Bansos dan Program Pro Rakyat, Ganjar: Yang Ngomong Enggak Ngerti

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir pihak-pihak yang menuding dirinya akan menghentikan program-program pro rakyat era pemerintahan Presiden Joko Widodo jika terpilih menjadi presiden.

Ganjar sendiri mengaku tidak tahu siapa yang pertama kali mengemukakan informasi tersebut pada publik.

Namun, ia memastikan bahwa pihak itu telah menyampaikan informasi yang keliru.

"Saya kira yang ngomong yang enggak ngerti," kata Ganjar menyindir pihak yang menuding dirinya, ditemui usai acara dialog di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Enggan Kampanye dengan Berjoget, Ganjar: Anda Enggak Suka, Enggak Apa-apa

Ganjar menjelaskan bahwa bantuan sosial atau bansos maupun program pro rakyat sudah diatur dalam aturan Undang-Undang (UU).

Untuk itu, dia mengaku heran mengapa ada pihak yang sampai menuding dirinya bakal menghentikan program-program tersebut yang bahkan sudah termaktub dalam UU.

"Kalau di undang-undang kan itu sudah ada, wong itu jaminan rakyat, kok dihentikan, gimana sih?" singgung mantan Gubernur Jawa Tengah ini singkat.

Sebelumnya diberitakan, TPN Ganjar-Mahfud mengeklaim bahwa program-program pro rakyat yang telah dimulai era pemerintahan Presiden Jokowi akan tetap dilanjutkan bahkan disempurnakan.

Baca juga: Soal KTP Sakti, Ganjar Pranowo: Saya Dipaksa untuk Berjanji

Hal ini untuk menepis kabar bahwa jika Ganjar-Mahfud terpilih, program seperti bansos hingga program pro rakyat lainnya akan dihapus atau dihentikan.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menyebut, berbagai program itu akan dilakukan digitalisasi melalui program unggulan, KTP Sakti.

"Lewat KTP Sakti itu maka dengan memanfaatkan satu saja KTP, maka seluruh warga masyarakat yang eligibel, yang berhak mendapatkan bantuan sosial, itu akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih luas dan lebih cepat dalam menerima dana dana bansos dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnnya," kata Kara dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).