Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas 10 Parpol di Bawah 4 Persen, Termasuk PPP dan PSI

Kompas.com - 27/12/2023, 16:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memetakan elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024.

Menurut survei, dari 18 partai politik (parpol) nasional peserta pemilu, sebanyak 10 parpol tak lolos ke Parlemen karena tidak memenuhi presidential threshold atau ambang batas Parlemen sebesar 4 persen.

Satu di antara 10 partai politik yang diperkirakan tak lolos ke Senayan merupakan parpol yang kini berada di Parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Elektabilitas partai Kabah menurut survei Indikator “hanya” sebesar 2,8 persen.

Sembilan partai lain yang diprediksi tak lolos ke Parlemen, antara lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep, serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dimotori Hary Tanoesoedibjo.

Lalu, sejumlah partai politik perolehan suaranya diprediksi tak sampai satu persen, yaitu, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Basis Jokowi yang Pilih PDI-P Menurun, Beralih ke Partai Lain

Sementara, menurut survei, PDI Perjuangan berada di urutan pertama dengan elektabilitas 19,1 persen. Tingkat elektoral partai banteng bersaing ketat dengan Partai Gerindra yang elektabilitasnya mencapai 18,2 persen.

Selanjutnya, urutan elektabilitas partai politik secara berturut-turut ada Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Berikut elektabilitas 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024 menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia:

  • PDI-P: 19,1 persen
  • Gerindra: 18,2 persen
  • Golkar: 9,3 persen
  • PKB: 7,8 persen
  • Nasdem: 6,2 persen
  • PKS: 6,0 persen
  • PAN: 4,5 persen
  • Demokrat: 4,4 persen
  • PPP: 2,8 persen
  • PSI: 2,4 persen
  • Perindo: 1,7 persen
  • Ummat: 0,8 persen
  • Hanura: 0,4 persen
  • PBB: 0,4 persen
  • Gelora: 0,3 persen
  • Buruh: 0,2 persen
  • Garuda: 0,2 persen
  • PKN: 0,1 persen
  • Tidak tahu/tidak jawab: 15,1 persen

Survei yang sama juga memetakan elektabilitas tiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pascadebat capres pada 12 Desember 2023 dan debat cawapres yang digelar 22 Desember 2023.

Hasilnya, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, naik menjadi 46,7 persen dan unggul di urutan pertama.

Angka elektoral capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga meningkat, meski persentasenya kecil, yaitu 24,5 persen.

Sebaliknya, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sedikit turun menjadi 21 persen.

Berikut ini elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres menurut survei Indikator Politik Indonesia, sebelum dan setelah debat capres-cawapres:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

  • November 2023: 23,0 persen
  • 3-5 Desember 2023: 22,3 persen
  • 23-24 Desember 2023: 21,0 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

  • November 2023: 45,0 persen
  • 3-5 Desember 2023: 45,6 persen
  • 23-24 Desember 2023: 46,7 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD

  • November 2023: 23,7 persen
  • 3-5 Desember 2023: 23,8 persen
  • 23-24 Desember 2023: 24,5 persen

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Diplomat Titipan Partai

Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 23-24 Desember 2023 melalui wawancara telepon. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih melalui kombinasi metode random digit dialing (RDD) sebanyak 265 responden, dan double sampling sebanyak 952 responden.

Margin of error survei diperkirakan +-2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar didukung oleh tiga partai Parlemen yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS, serta satu partai non Parlemen yaitu Partai Ummat.

Sementara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Serta sejumlah partai non Parlemen yakni PBB, Partai Gelora, PSI. Partai Garuda, dan Prima.

Lalu Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung oleh PDI Perjuangan dan PPP. juga partai non Parlemen yaitu Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com