Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Diprediksi Bakal "Dikeroyok" dalam Debat Perdana Cawapres

Kompas.com - 22/12/2023, 18:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diperkirakan bakal menjadi sasaran utama dalam debat perdana cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.

Debat cawapres akan menghadirkan 3 kandidat yakni cawapres nomor uru 1 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

"Rasanya Mas Gibran akan 'dikeroyok', yang akan ditanya kemudian dikuliti kira2 bagaimana kebijakan ekonomi, investasi ke depan mengingat Gibran dilihat publik sebagai replika politik Pak Jokowi," kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (22/12/2023).

Adi memperkirakan dalam debat malam hari ini para kandidat akan saling sanggah argumen dengan berbekal data dan ilmu yang mereka dalami.

Baca juga: Debat Cawapres, Hasto Sebut Megawati Beri Wejangan soal Fakir Miskin kepada Mahfud

Menurut Adi, suasana perdebatan yang positif sangat penting dalam kegiatan itu supaya masyarakat memahami posisi dan gagasan setiap kandidat terkait ekonomi, investasi, pertumbuhan infrastruktur, dan lainnya.

Adi memperkirakan Mahfud MD akan membingkai isu ekonomi dan infrastruktur dalam perspektif penegakan hukum.

"Artinya positioning Pak Mahfud sebagai orang yang selama ini dikenal ahli hukum akan menjadikan tema debat hari ini sbg standing position yang cukup baik di mana aspek hukum lah yang akan menjamin investasi masuk ke Indonesia, kemudian infrastruktur, dan pembangunan ekonomi," ucap Adi.

Sedangkan Cak Imin diperkirakan bakal membahas tentang dampak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap sosial dan demokrasi.

Baca juga: Gibran Akan Usung Isu GDP dan Hilirisasi di Debat Cawapres


Adi memperkirakan Cak Imin akan menyinggung tema pemerataan dan kebermanfaatan, yakni pertumbuhan ekonomi dan pembangunan supaya memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan pengembangan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya menguntungkan kelas sosial tertentu.

Menurut Adi, pernyataan Cak Imin soal jalan tol yang tidak bisa dinikmati tukang becak adalah kritik terhadap pembangunan.

"Infrastruktur ini hanya menguntungkan kelas menengah ke atas," ucap Adi.

Adi juga membahas soal pernyataan Cak Imin tentang pusat perbelanjaan bagus di Bekasi tetapi tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi penduduknya.

Baca juga: Pakai Baju Adat Madura, Mahfud Datangi Posko Relawan Sebelum Debat Cawapres

"Itu kan muhaimin ingin menegaskan kepada publik ada disparitas jarak yang cukup luar biasa. Ada orang kaya yang semakin kaya, ada orang miskin yang semakin miskin," ujar Adi.

"Tentu ini adalah efek dari pembangunan ekonomi politik yg tidak seimbang. Rasanya Muhaimin akan memposisikan menjadi sosok yang mencoba mengaitkan jangan sampai investasi, pertumbuhan ekonomi, termasuk infrastruktur, APBD, dan APBN itu salah sasaran dan tidak berpihak kepada rakyat," sambung Adi.

Tema dalam debat perdana cawapres adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

Kegiatan debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi dalam 6 segmen.

Baca juga: Mengintip Suasana Arena Pertarungan Jelang Debat Cawapres di JCC

Perinciannya adalah 120 menit untuk khusus pelaksanaan debat cawapres. Sementara itu, 30 menit sisanya merupakan waktu untuk iklan.

Ketiga capres juga akan hadir dalam kegiatan itu, tetapi mereka tidak diberi hak berbicara. Mereka adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com