Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Cawapres, Hasto Sebut Megawati Beri Wejangan soal Fakir Miskin kepada Mahfud

Kompas.com - 22/12/2023, 18:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memberikan wejangan terkait debat kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD.

"Ibu Mega berulang kali telah memberikan masukan-masukannya misalkan komitmen terhadap fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara," kata Hasto di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023).

Hasto menuturkan, Megawati juga menugaskan politikus PDI-P Abdullah Azwar Anas untuk memberikan masukan khusus kepada Mahfud.

Baca juga: Cerita Emak-emak Pendukung Ganjar-Mahfud MD, Berangkat dari Matraman demi Jadi Pelaku Sejarah

Menurut dia, masukan dari Anas penting karena punya pengalaman sebagai bupati Banyuwangi serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Di mana seluruh aparatur negara didasarkan kepada kinerja yang jelas didalam menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, mengurangi kemiskinan dan sebagainya," ujar Hasto.

Hasto pun yakin Mahfud dapat menguasai panggung debat malam nanti karena rekam jejaknya di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Baca juga: Optimistis dengan Performa Mahfud, Hasto: Pemberantasan Korupsi Berdampak pada Terciptanya Lapangan Kerja

Ia juga menganggap Mahfud mampu mewujudkan keadilan di bidang ekonomi sebagaimana topik yang diangkat dalam debat malam ini.

"Beliau sosok yang berpengalaman, sosok yang akan menggunakan pemahaman beliau terhadap hukum untuk menciptakan keadilan di dalam ranah ekonomi, ini yang ditunggu oleh rakyat," kata Hasto.

Debat calon wakil presiden digelar di Jakarta Convention pada Jumat malam ini mulai pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Pendukung Prabowo dan Relawan Ganjar Salaman, Bilang Tak Apa Beda, yang Penting Damai

Debat kali ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan.

Debat akan dimoderatori dua orang jurnalis, yakni Alfito Deannova Ginting dan news anchor Kompas TV Liviana Cherlisa.

Ada enam segmen dalam debat tersebut, satu segmen untuk pemaparan visi-misi, dua segmen untuk menjawab pertanyaan yang disusun oleh panelis, dua segmen untuk saling tanya-jawab antarkandidat, dan satu segmen penutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com