Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Ungkap Indeks Ketahanan Nasional 2023 Cukup Tangguh

Kompas.com - 21/12/2023, 21:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memaparkan Indeks Ketahanan Nasional per November 2023 menghasilkan skor 2,89 dengan kategori cukup tangguh.

"Lemhannas telah melaksanakan pengukuran indeks agregat ketahanan nasional periode November 2023 dengan skor 2,89 kategori cukup tangguh," kata Maman saat menyampaikan Pernyataan Akhir Tahun 2023 di Gedung Lemhannas RI Jakarta pada Kamis (21/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Maman mengatakan, skor tersebut merupakan agregat dari indeks ketahanan 8 gatra yang terdiri dari geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Di antara 8 gatra, sosial budaya memiliki nilai terendah dengan kategori kurang tangguh.

Baca juga: Mundur dari Lemhannas, Andi Widjajanto: Untuk Jaga Netralitas

"Untuk itu, perlu melakukan mitigasi, dengan membenahi regulasi, evaluasi pendidikan, dan pembiasaan masyarakat ikut andil dalam kegiatan sosial budaya," ujar Maman.

Maman mengatakan, dalam kajian strategis pada akhir 2022 lalu Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Lemhannas RI untuk melakukan kajian fokus untuk 5 isu strategis yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Terkait konsolidasi demokrasi, kata Maman, Lemhannas fokus terhadap penguatan demokrasi di Indonesia yang meliputi stabilitas politik 2024, reformasi keamanan, dan kematangan demokrasi yang diproyeksikan terjadi pada 2029.

Maman mengatakan, isu transformasi digital yang menjadi fokus kajian Lemhannas meliputi ekonomi 4.0, infrastruktur digital, keamanan siber, dan pertahanan siber dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan siber menuju ekosistem digital Indonesia.

Baca juga: Mundur dari Lemhannas, Andi Widjajanto Ingin Fokus Menangkan Ganjar Pranowo

Lantas dalam isu ekonomi hijau, lanjut Maman, hal-hal yang menjadi fokus kajian meliputi perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan ekonomi hijau, serta penguatan bursa karbon menuju net zero emission pada 2060.

Untuk isu ekonomi biru, kata dia, Lemhannas mengkaji kesehatan samudera, keamanan maritim, dan lumbungikan nasional di Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua.

Terkait pada isu IKN Nusantara yang menjadi fokus kajian Lemhannas adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan dan gelar pertahanan buat mewujudkan pertahanan cerdas generasi 5.0.

Selain lima hal tersebut, kata dia, presiden juga memberikan arahan untuk melaksanakan kajian yang proaktif, priyektif, prediktif terhadap isu-isu strategis nasional, regional, dan internasional.

Baca juga: Andi Widjajanto Dikabarkan Mundur sebagai Gubernur Lemhannas, Istana Tunggu Surat Resmi


Di antara isu tersebut, lanjut dia, adalah isu Papua, Myanmar, visi dan seknario ASEAN 2045, perang Ukraina-Rusia, perang Israel-Palestina, serta proyeksi krisis global dan mitigasi risiko serta potensi kekuatan industri pertahanan sebagai bahan rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada aspek sosial, budaya, dan demografi, kata dia, kajian diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarat dalam bertahan dan pulih dari gangguan krisis ekonomi, kesehatan, dan keamanan akibat pandemi, perubahan iklim, dan disrupsi perkembangan teknologi.

Maka dari itu, kata Maman, perlu strategi pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan semua dimensi budaya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com