Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Pisah dengan PDI-P, Jokowi Dinilai Paling Mungkin Gabung ke Golkar atau Gerindra

Kompas.com - 21/12/2023, 11:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, terbuka peluang buat Presiden Joko Widodo meninggalkan PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung kini.

Jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu hengkang dari partai banteng, Partai Gerindra dan Partai Golkar dinilai paling mungkin menjadi tempat baru buat Jokowi berlabuh.

“Yang paling memungkinkan adalah Gerindra dan Golkar,” kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Namun, Umam berpandangan, Jokowi cenderung bermain aman menghadapi dinamika politik saat ini. Meski hubungannya dengan PDI-P renggang, Kepala Negara belum terang-terangan bermain mata dengan partai politik lainnya.

Memang, setelah putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, diumumkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto, posisi Jokowi di PDI-P problematik. Jokowi masih bernaung di bawah partai banteng, namun kehadirannya seolah tak ada.

Baca juga: Usai Pakai Dasi Kuning, Jokowi Akui Merasa Nyaman dengan Golkar

Meski begitu, Jokowi dan keluarga dinilai tak akan terburu-buru mengambil langkah politik. Manuver Jokowi bergantung dari dinamika politik ke depan.

“Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDI-P,” ujar Umam.

Umam menilai, peluang rujuk antara Jokowi dan PDI-P masih terbuka, bergantung pada hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Kemarahan internal PDI-P terhadap Jokowi pun mungkin mereda seandainya hasil pilpres tak berpihak pada pasangan capres-cawapres yang diusung partai banteng, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Di situlah ruang negosiasi PDI-P dengan lingkaran Jokowi akan terjadi,” ucap Umam.

Namun, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDI-P ke depan menemui jalan buntu, lanjut Umam, terbuka peluang buat Jokowi berpindah haluan ke partai politik pendukung pemerintahannya, seperti Golkar, Gerindra, atau Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Golkar Rasakan Sinyal Jokowi Hendak Bergabung

Dari berbagai opsi, Golkar dan Gerindra paling mungkin menjadi tempat Jokowi berlabuh. Ini mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar ataupun Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai ‘trade off’ (kompensasi) dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang,” kata Umam.

“Sedangkan Gibran bisa diarahkan ke Golkar, supaya sebaran kekuatan politiknya lebih merata dan tidak terkonsentrasi di satu titik kekuatan politik yang sama,” lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Partai Golkar. Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi hendak bergabung.

Isu ini bermula ketika Jokowi mengenakan dasi berwarna kuning, warna yang menjadi identitas Partai Golkar, saat hendak berangkat kunjungan kerja ke Jepang pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com