Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Sebelum Saya Diumumkan, Pak JK Sudah Ada di Samping Anies

Kompas.com - 20/12/2023, 21:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak masalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Ganjar mengaku sudah tahu JK akan mendukung Anies Baswedan jauh sebelum ia diumumkan sebagai capres.

"Oh Beliau (JK) dari awal bahkan sebelum saya diumumkan, Beliau sudah ada di samping Pak Anies," kata Ganjar ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023) malam.

Baca juga: Cerita JK Ajari Anies Berpolitik, Puji Cepat Memahami Persoalan

Ganjar mengatakan bahwa pihaknya di Tim Pemenangan Nasional (TPN) juga sudah tahu JK akan mendukung Anies.

Ini disampaikan Ganjar setelah ditanya soal dirinya yang bersilaturahmi ke kediaman JK beberapa bulan lalu.

"Kalau kami sudah tahu (JK mendukung Anies)," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebelumnya diberitakan, JK menyatakan salah satu alasan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pilpres 2024 karena integritasnya teruji.


Hal itu disampaikan oleh juru bicara JK, Husain Abdullah, Selasa (19/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dari segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran, serta integritas Anies memiliki keunggulan dalam hal tersebut," kata Husain.

Baca juga: JK Sebut Hanya Anies Capres yang Tak Terlibat Korupsi, Dituduh di Kasus Formula E Tidak Terbukti

Husain mengatakan, dukungan yang disampaikan JK ketika melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan karena merasa mempunyai tanggung jawab moral.

Tanggung jawab moral itu, kata Husain, yakni supaya rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang.

Husain menyebut, selama ini JK selalu menyampaikan pesan netral, tetapi sebagai warga negara ia memiliki hak dalam pilihan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com