Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Sudjatmiko Jelaskan Gagasan Prabowo soal Perkuat Aparat untuk Damaikan Papua

Kompas.com - 21/12/2023, 10:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko menjelaskan maksud dari gagasan Prabowo terkait penguatan aparat sebagai solusi mendamaikan Papua.

Menurutnya, penguatan aparat justru untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan di Papua.

Ini disampaikan usai ditanya mengapa Prabowo menawarkan gagasan perkuat aparat dalam debat perdana, meski para peneliti berkata bahwa justru aparat lah yang menjadi sumber kekerasan di Papua.

Budiman memulai dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud aparat oleh Prabowo adalah bukan hanya TNI/Polri, tetapi juga aparatur sipil negara (ASN) pelayan masyarakat.

Baca juga: Tuding Ada Campur Tangan Asing, Prabowo Bakal Perkuat Aparat di Papua

"Ketika Pak Prabowo bicara aparat, itu bicara aparat keseluruhan. kesejahteraan aparat, dan meningkatkan skill aparat, capacity building lah istilahnya. Begitu," kata Budiman dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Kamis (21/12/2023).

Oleh karena itu, Prabowo disebut ingin menyejahterakan terlebih dulu para aparat tersebut.

Dalam upaya menyejahterakan, Prabowo turut menyisipkan pendekatan masyarakat kepada para aparat, seperti dialog dan pemberdayaan.

 

"Supaya masyarakat Papua, aparat Papua yang bekerja di Papua, maupun orang Papua sendiri, bertutur pada pendekatan-pendekatan memberdayakan, berdialog, supaya tidak korupsi, supaya tidak melakukan kekerasan," ujarnya.

Budiman menerangkan, gagasan Prabowo ini juga akan dilakukan dan diterapkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Papua.

Para aparat, jelas dia, juga akan ditambah pengetahuan, wawasan dan kemampuan mereka untuk melayani masyarakat.

Baca juga: TKN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Upaya Peningkatan Kualitas SDM

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).  Debat perdana tersebut mengangkat topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Menurutnya, cara-cara seperti ini solutif untuk mendamaikan, terutama di Papua saat ini.

"(Aparat) disesuaikan skill mereka, pengetahuan wawasan dan keterampilan mereka untuk bisa mendayagunakan perkembangan-perkembangan teknologi baru, untuk melakukan pelayanan publik, menyejahterakan, membangun, seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam debat capres perdana, 12 Desember lalu, Prabowo bilang bahwa tidak mudah menyelesaikan konflik di Papua.

Ia menyinggung tentang kekuatan asing yang menginginkan Indonesia terpecah belah.

Baca juga: Prabowo-Gibran Gembar-gembor Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, Duit dari Mana?

“Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan separatis ini kita sudah ikuti cukup lama,” kata Prabowo.

“Kita melihat ada campur tangan asing di situ dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah,” ujarnya.

Prabowo menyebut, kelompok teroris Papua kerap kali menyerang warga Papua sendiri. Bahkan, orang tua, perempuan, dan anak kecil yang tak bersenjata diteror oleh kelompok separatis ini.

Oleh karenanya, jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo berjanji untuk melindungi rakyat Papua. Salah satu caranya, dengan memperkuat aparat keamanan.

“Jadi rencana saya, pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com