Butuh Ratusan Triliun Rupiah buat Realisasi Program, Ini Sumber Pendanaan Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajat Wibowo, mengatakan, butuh dana ribuan triliun rupiah untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran.

Program tersebut, mulai dari ekonomi hijau, makan siang gratis, hingga swasembada pangan dan energi.

“Jadi bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis,” kata Drajat dalam diskusi berjudul Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang ditayangkan YouTube Greenpeace Indonesia, dikutip Rabu (20/12/2023).

“Kemudian kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar,” tuturnya.

Drajat mengatakan, pihaknya kini tengah memetakan rencana pendanaan program Prabowo-Gibran. Menurutnya, ada sejumlah sumber pendanaan yang telah disiapkan Prabowo-Gibran jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI selanjutnya.

Baca juga: Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Aliansi Tionghoa Indonesia: Prabowo Simbol Persatuan

Pertama, melalui perubahan regulasi. Drajat menyebut, ada satu peraturan yang jika pasalnya diubah, pemerintah bisa menghasilkan dana hingga ratusan triliun rupiah.

Namun, ia tak membeberkan regulasi tersebut. Drajat menunggu Gibran mengungkapnya dalam debat cawapres yang bakal digelar Komisi Pemilihan Umum pada Jumat (22/12/2023).

“Ada satu peraturan yang kita tinggal ubah satu pasal. Kalau kita ubah pasal itu, Rp 104 triliun bisa kita rilis dari situ. Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran di debat,” ujar Drajat.

Kedua, melalui sejumlah kasus yang bergulir di pengadilan. Drajat mengatakan, jika suatu kasus hukum sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dana yang masuk ke kas negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah.

“Ada beberapa kasus yang sudah inkrah itu dananya belum masuk itu cukup banyak,” kata Drajat.

“Waktu saya bertugas di satu lembaga itu jumlahnya Rp 90 triliun lebih. Sekarang saya belum tahu, mungkin akan bertambah. Itu bisa kita gali,” lanjutnya.

Sumber pendanaan lainnya, melalui perombakan sistem perpajakan. Meski tak mengungkap detailnya, Drajat bilang, ada sejumlah hal yang mesti diubah dalam skema perpajakan negara.

Bersamaan dengan itu, digitalisasi dari berbagai sektor ekstraktrif juga diyakini bakal menjadi sumber penerimaan negara.

“Masih ada beberapa lagi sumber-sumber penerimaan. Target saya memang kita bisa minimal itu mengidentifikasi jumlah yang cukup, untuk kemudian kalau Prabowo-Gibran diberi mandat oleh rakyat, diberi amanat nasional (terpilih jadi presiden-wakil presiden), nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan satu dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu 2024.

Pasangan nomor urut 2 ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Garuda, dan Prima.

Baca juga: Jubir Timnas Anies-Muhaimin Nilai Bukan Prabowo yang Jadikan Anies Gubernur, melainkan Rakyat

Pesaing Prabowo-Gibran, ada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan ini diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Lalu, ada pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye. Rencananya, kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.