Anies: Kita di Persimpangan Jalan, Tetap Jadi Negara Hukum atau Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai bahwa Indonesia tengah berada di persimpangan jalan.

Hal ini disampaikan Anies dalam pernyataan penutupnya saat debat capres 2024 pada Selasa (12/12/2023) malam.

Menurut Anies, masyarakat bisa memilih kondisi negara dalam Pilpres 2024 mendatang, antara tetap menjadi negara hukum atau negara kekuasaan.

"Saat ini, kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Atau kita menjadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa," kata Anies dalam debat capres, di Kantor KPU, Selasa.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

Anies mengatakan, sudah saatnya rakyat Indonesia memanfaatkan momentum pemilihan presiden (Pilpres) 2024 untuk tetap memilih arah negara.

Oleh sebab itu, ia menawarkan perubahan dari kondisi yang terjadi saat ini. Anies mengajak masyarakat tetap memilih Indonesia sebagai negara hukum.

"Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan, ini ada gerakan perubahan, sama-sama kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan," ujar Anies.

Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar Selasa malam ini diikuti oleh tiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Anies: Standar Etika Pimpinan KPK Harus Tinggi

Dalam debat perdana ini dibahas soal isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, demokrasi, hingga peningkatan layanan publik.

Anies Baswedan sebagai capres nomor urut 1 sempat menyampaikan pandangannya soal penguatan Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya peningkatan terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Selain itu, Anies juga sempat menyoroti soal demokrasi dan kebebasan berpendapat yang mulai pudar.

Anies pun menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. 

Baca juga: Anies Janji Kembalikan Supremasi Hukum jika Terpilih pada Pilpres 2024