Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spekulasi Kampanye Ganjar Dibuntuti Jokowi: Dibantah Presiden, Disambut TPN

Kompas.com - 07/12/2023, 15:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023. Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun gerak cepat, mengunjungi satu daerah menuju daerah lainnya untuk berkampanye.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, misalnya, langsung tancap gas keliling Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah menemui masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Sulawesi dan Kalimantan.

Rupanya, lawatan Ganjar di daerah ini kerap kali berdekatan dengan waktu kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo.

Pada 20 November 2023, misalnya, ketika masa kampanye belum dimulai, Ganjar mengunjungi Sorong, Papua. Dua hari kemudian atau 22 November 2023, Jokowi mendatangi Sorong.

Selanjutnya, pada 1-2 Desember 2023, Ganjar berkampanye di NTT, mengunjungi Kupang dan Ende. Dua hari setelahnya atau 4 Desember 2023, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke NTT.

Baca juga: Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Tak masalah

Ganjar mengaku tak masalah kampanyenya “dibuntuti” oleh Jokowi. Ganjar bilang, dirinya menghormati Jokowi sebagai Kepala Negara.

"Saya selalu menghormati ya, enggak apa-apa," kata Ganjar di Palu, Senin (4/12/2023).

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan, sebagai Presiden, Jokowi punya hak berkunjung ke wilayah mana pun di Indonesia, untuk kepentingan apa pun.

"Pak Jokowi kan Presiden, karena Pak Jokowi Presiden, Pak Jokowi bisa ke mana pun untuk kepentingan apa pun," ujar dia.

Bantahan Jokowi

Jokowi juga telah angkat bicara terkait ini. Ia membantah kunjungan kerjanya di sejumlah daerah beberapa hari belakangan untuk membuntuti Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, kunjungan kerja Presiden sudah dirancang jauh-jauh hari dengan tujuan yang jelas.

"Ya ndaklah, ndak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang tiga bulan sebelumnya dan pasti ada tujuannya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Jokowi Kerap Kunker di Lokasi Ganjar Kampanye, TPN Anggap Pertanda Baik

Jokowi lantas mencontohkan kunjungan kerjanya ke Manggarai Barat dan Kupang, NTT, tiga hari kemarin. Dalam lawatannya, Presiden meresmikan berbagai infrastruktur, seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng, Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi Kupang.

"Kemarin ke Kupang ada peresmian rumah sakit senilai Rp 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali," ucapnya.

Jokowi menyatakan, kementerian dan lembaga sudah mengantre jauh-jauh hari agar peresmian berbagai infrastruktur bisa dihadiri oleh Presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com