Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Kompas.com - 07/12/2023, 13:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta realisasi investasi di luar Pulau Jawa kembali naik, lebih tinggi dari realisasi investasi hingga September 2023.

Diketahui, saat ini realisasi investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih tinggi dibanding Pulau Jawa. Pada periode Januari-September 2023, realisasi investasi di luar Jawa sudah mencapai Rp 545,82 triliun atau 51,8 persen dari total investasi yang masuk. Sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa Rp 507,27 triliun atau 48,2 persen.

Adapun pada tahun 2022, realisasi investasi di Luar Pulau Jawa Rp 636,3 triliun atau 52,7 persen, dan realisasi di Pulau Jawa Rp 570,9 triliun atau 47,3 persen.

Kepala Negara tidak ingin, realisasi investasi di luar Pulau Jawa hanya stagnan di angka 52 persen. Padahal, di Pulau Jawa yang merupakan satu pulau saja bisa mencapai hampir 50 persen.

Baca juga: Jokowi Sebut Surat Pengunduran Diri Wamenkumham Belum Ada di Mejanya

"Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa sekarang investasi di luar Jawa sudah 52 persen. Investasi di Jawa 48 persen. Artinya, di luar Jawa sudah lebih besar daripada investasi yang ada di Jawa," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Ini benar karena kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau Jawa saja investasi 48 persen. Masa yang 16.999 pulau hanya kebagian 52 persen. Mestinya bisa lebih gede lagi," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, para gubernur, bupati, hingga wali kota harus fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan, meningkatkan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah.

Ia lantas mencontohkan investasi di bidang hilirisasi nikel yang memberikan nilai tambah tinggi. Pada tahun 2017, ekspor nikel Indonesia hanya ada di angka 3,3 miliar dollar AS.

Baca juga: Pembangunan IKN Diklaim Mengandalkan Investasi Swasta

Namun setelah hilirisasi, ekspor nikel pada tahun 2022 meningkat menjadi 33,8 miliar dollar AS. Investasi semacam ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi sekali," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, nilai investasi akan lebih tinggi lagi jika hilirisasi nikel dilanjutkan dan menghasilkan produk-produk turunan lain, seperti baterai untuk mobil listrik (electric vehicle/EV battery) dan mobil listrik.

"Kalau nanti turunannya semakin banyak, apalagi masuk EV battery, itu peningkatannya pasti sangat tinggi sekali. Apalagi masuk lagi ke electric vehicle, akan melompat tinggi sekali. Ini lah, yang bolak balik saya sampaikan, nilai tambah, nilai tambah harus dikejar," ujar Jokowi.

Baca juga: Anies Sebut Investasi di Indonesia Didorong Tinggi, tetapi Tak Serap Banyak Tenaga Kerja

Namun, Jokowi menyadari bahwa merealisasikan pemerataan pembangunan memang tidak mudah.

Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan demikian, para investor mau menanamkan modal di wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa.

"Memang tugas bapak ibu untuk mendorong, tugas gubernur, bupati, wali kota, kepala PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mendorong agar investasi di luar Jawa semakin besar, dan juga tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya karena di luar Jawa juga memerlukan itu," kata Jokowi.

Baca juga: Bantah Buntuti Kampanye Ganjar, Jokowi: Kunjungan Presiden Dirancang 3 Bulan Sebelumnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com