Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Investasi di Indonesia Didorong Tinggi, tetapi Tak Serap Banyak Tenaga Kerja

Kompas.com - 29/11/2023, 14:55 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut investasi di Indonesia didorong untuk bertumbuh, tetapi tak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja.

Sebab, menurut Anies, investasi yang dilakukan bukan pada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja.

Oleh sebab itu, dia ingin mengubah kebijakan investasi dari sebelumnya pada sektor yang tidak menyerap tenaga kerja menjadi sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.

"Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah, terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja," kata Anies saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"(Saat ini) investasi kita didorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja, kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja," sambung dia.

Baca juga: CEK FAKTA: Anies Sebut 50 Persen Pengeluaran Keluarga untuk Pangan

Anies mengatakan, agenda perubahan kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya di sektor investasi saja.

Ia menyebut akan ada banyak perubahan yang akan dibawa dengan dasar gagasan dan ide.

Misalnya terkait harga pangan, Anies mengatakan, setiap kali dia bertanya kepada masyarakat, mereka selalu mengeluhkan dengan harga pangan dan biaya hidup yang tinggi.

"Jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasi sulit," tutur dia.

Baca juga: Alasan Anies Pilih Contract Farming ketimbang Lanjutkan Kebijakan Food Estate

Oleh sebab itu, kebijakan pertanian saat ini seperti food estate akan dia gantikan agar kesejahteraan petani bisa lebih terjamin dan harga pangan bisa lebih terjangkau.

"Salah satunya begini, kalau pendapatan meningkat otomatis para buruh tani akan mendapatkan lebih tinggi lagi. Selama harganya masih rendah, mereka akan sulit untuk bisa berubah," ucap Anies.

Program ketahanan pangan yang Anies gagas adalah contract farming atau pertanian kontrak.

Program ini dinilai Anies bisa memberikan solusi agar harga produksi tani dari para petani bisa lebih tinggi, sedangkan harga yang diterima konsumen bisa lebih rendah dari saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com