Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Integritas, mekanisme pengawasan internal serta penerapan pola kepemimpinan kolektif kolegial pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode ini dinilai sangat buruk.

Hal itu merupakan temuan penilaian evaluatif kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi – Anti-Corruption Agency (ACA) Assessment 2023 yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII).

"Secara umum dimensi ini dinilai buruk. Mekanisme integritas internal menjadi masalah utama dalam dimensi ini," kata Manajer Program Departemen Pemerintahan Demokratis TII Alvin Nicola dalam pemaparan hasil evaluasi itu dalam acara Senja Kala Penguatan KPK yang diselenggarakan TII di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Alvin mengatakan, dari hasil kajian TII terungkap dimensi akuntabilitas integritas KPK pada 2023 menurun, yakni mencapai 61 persen, ketimbang pada 2019 yang menorehkan skor 78 persen.

Baca juga: Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

"KPK sudah melengkapi kode perilaku, tetapi proses yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode etik sangat lemah sehingga terus-menerus terjadi pengulangan pelanggaran baik dilakukan oleh pelaku yang sama maupun pelaku lainnya," ujar Alvin.

Sedangkan dari segi akuntabilitas, beberapa hal yang menjadi indikator dinilai berada pada kondisi sedang yaitu mekanisme peninjauan internal, ketaatan pada due process, kesediaan
pengadu untuk mengidentifikasi diri, penanganan pengaduan, dan hasil pengaduan.

"Adapun indikator yang dinilai baik adalah laporan tahunan KPK yang memudahkan pembaca dan responsivitas KPK terhadap permintaan informasi yang baik," ucap Alvin.

Alvin mengatakan, metodologi evaluasi ACA 2023 dilakukan dengan meminta pandangan lebih dari 100 pakar serta pemangku kepentingan tingkat nasional maupun daerah.

Baca juga: KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Para pakar itu berasal dari lembaga pemerintah, legislator, penegak hukum, lembaga peradilan, asosiasi pengusaha, komisi negara, pakar antikorupsi dan pembangunan, pakar hukum, media massa, hingga organisasi masyarakat sipil.

Dia menyampaikan, kinerja KPK diukur dengan menggunakan 50 indikator yang terbagi dalam 6 dimensi. Metodologi Asesmen ACA juga membagi indikator ke dalam 14 indikator faktor pendukung internal, 16 faktor pendukung eksternal dan 20 kinerja aktual.

Basis pengukuran ini diambil dari Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) pasal 6 dan 36, serta The Jakarta Principles (2012) serta turunannya. Setiap indikator akan diberi skor dengan skala tiga poin (rendah, sedang, tinggi) guna melihat kecenderungan kinerja ACA.

Baca juga: KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

Studi itu, kata Alvin, memadukan analisis kebijakan, analisis berita, wawancara pakar dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur serta diskusi kelompok terfokus dengan pemangku
kepentingan utama.

Penilaian dilakukan pada April-Oktober 2023, untuk melihat keseluruhan kinerja KPK pasca disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini KPK tengah menjadi sorotan karena Firli Bahuri yang sebelumnya menjabat sebagai ketua diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo pekan lalu juga membuat testimoni terkait proses penanganan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca juga: Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Agus dalam program Rosi di Kompas TV mengatakan, Presiden Jokowi sempat memanggilnya ke Istana Kepresidenan. Saat itu, kata Agus, Jokowi murka serta memintanya untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017.

Pada saat itu Setya Novanto merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus politikus Partai Golkar yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintah.

Akan tetapi, Agus saat itu mengatakan, KPK tidak bisa menghentikan penyidikan karena tidak mempunyai kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Agus mengatakan, setelah itu hubungan KPK dan Presiden Jokowi renggang. Dia menduga hal itu menjadi salah satu pemicu dilakukannya revisi UU KPK.

Baca juga: Firli Bahuri Belum Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Dewas KPK Hari Ini

Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pernah terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus membahas persoalan Novanto.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga membantah Presiden Jokowi melakukan intervensi dalam kasus Novanto. Sebab kasus Novanto tetap berjalan dan divonis 15 tahun penjara terkait kasus korupsi e-KTP.