Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Mungkinkah Jokowi Melindungi Setya Novanto?

Kompas.com - 04/12/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KISAH dapat dituturkan kapan saja. Peristiwa kapan pun bisa dimaklumkan. Cerita, baik faktual maupun fiksi, boleh dibagi-bagi kepada siapa pun, tanpa harus menghitung kapan masa pembagiannya.

Khusus kisah tentang kebenaran, sekali pun itu super rahasia dan sensitif yang melibatkan masalah keamanan dan keselamatan publik di dalamnya, lambat atau tidak, pasti terbuka.

Di banyak negara di dunia ini, selalu ada aturan yang membolehkan membuka dokumen yang berkaitan dengan peristiwa masa silam, setelah sekian lama dokumen-dokumen tersebut mengendap tanpa ada yang boleh mengetahuinya.

Baca juga: Agus Rahardjo Ungkap Saat Jokowi Marah, Minta KPK Setop Kasus E-KTP Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 di antaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar.ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 di antaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar.
Mungkin jalan pikiran inilah yang menggelayut di hati Agus Rahardjo, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga ia membuka kisah yang menghebohkan.

Dalam wawancaranya dengan Rosi di Kompas TV, ia berkisah pernah dipanggil menghadap ke Presiden Jokowi.

Di situ, katanya, presiden menggelegar, marah, karena KPK tidak menghentikan pengusutan kasus Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI.

Baca juga: Alex dan Saut Juga Mendengar Cerita Agus Dimarahi dan Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov

Tirai kisah yang selama ini terselubung, dibuka oleh Agus Rahardjo. Ia seolah berteriak kencang kepada republik ada penggalan kisah tentang pemberantasan korupsi, yang harus diketahui oleh publik.

Dan tokoh yang berkaitan dengan kisah itu, tidak tanggung-tanggung, Presiden Republik Indonesia.

Tentu saja pihak Istana membantahnya dengan alibi, tidak pernah ada dalam catatan administrasi Agus Rahardjo bertemu dengan Presiden Jokowi, yang ketika itu, juga didampingi oleh Mensekneg, Pratikno.

Baca juga: Agus Rahardjo Mengaku Diperintah Jokowi Setop Kasus Setya Novanto, Istana: Kenyataannya Proses Hukum Terus Berjalan

Pratikno mengaku ke media bahwa dirinya sudah lupa dengan kejadian itu.

Belakangan, Jokowi membantah. Ia mengaku memerintahkan Praktikno untuk memeriksa soal pertemuan tersebut. Hasilnya, menurut Jokowi, tidak ada pertemuan seperti yang dijelaskan oleh Agus.

Jokowi juga membantah soal kabar yang menyebutkan dirinya meminta agar kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto pada saat itu dihentikan.

Presiden meminta publik melihat kembali pemberitaan pada November 2017 lalu. Pada saat itu, Jokowi telah meminta agar Setya Novanto menjalani proses hukum hingga akhirnya divonis hukuman 15 tahun penjara.

Saya berusaha tidak memasukkan diri dalam kisah dan bantahan itu. Saya ingin menulis dari aspek kemungkinan saja.

Saya memulai esei dengan pertanyaan dasar: apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga Presiden Jokowi bisa ditafsirkan mungkin melindungi Setya Novanto? Untuk pertanyaan ini, ada baiknya kita mundur ke belakang beberapa tahun lalu.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com