Gonjang-ganjing Dugaan Data Pemilih Bocor, Potensi Ancaman Pemilu di Depan Mata

"Di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya," papar Pratama.

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Anies Minta Integritas Operator Diperhatikan

Pratama menilai jika peretas seperti "Jimbo" bisa menguasai akun atau kredensial administrator Sidalih KPU, maka terdapat potensi ancaman besar jika sistem informasi teknologi KPU diretas pada saat pelaksanaan Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dia menilai jika terjadi aksi peretasan pada tahapan krusial Pemilu dan Pilpres yakni penghitungan suara maka sangat membahayakan legitimasi proses itu.

"Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi Pemilu yang akan segera dilangsungkan," ujar Pratama.

"Karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," sambung Pratama.

Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud Harap Polisi Turun Tangan

Diusut

Secara terpisah, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut dugaan kebocoran data pemilih dari situs KPU.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sedang menyelidiki soal dugaan kebocoran itu. Lebih lanjut, pihak Bareskrim juga melakukan koordinasi dengan KPU.

"Saat ini Tim CSIRT sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ujar dia.

KPU mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih.

Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan mereka masih memeriksa kebenaran informasi dugaan kebocoran data pemilih bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Mabes Polri.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi," ujar Hasyim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," kata dia.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Rahel Narda Chaterine | Editor Icha Rastika, Ihsanuddin)