Gonjang-ganjing Dugaan Data Pemilih Bocor, Potensi Ancaman Pemilu di Depan Mata

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran data terjadi menjelang pemilihan umum (Pemilu). Kali ini data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor akibat aksi peretasan.

Peretas dengan identitas "Jimbo" mengeklaim memegang data pemilih KPU. Dia menawarkan data itu seharga Rp 1,1 miliar di sebuah situs internet.

Menurut pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Dahlian Persadha, peretas "Jimbo" mengeklaim mendapatkan 252 juta data pemilih dari situs KPU. Akan tetapi, di dalam data yang dicuri itu terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah dilakukan penyaringan, kata Pratama, terdapat data unik sebanyak 204.807.203.

"Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, serta 128 negara perwakilan," kata Pratama dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (29/11/2023).

Peretas "Jimbo" kemudian membagikan 500.000 contoh data pemilih yang dia dapatkan dalam sebuah forum di internet.

Bahkan, kata Pratama, peretas juga menyertakan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Di dalam data yang didapatkan oleh "Jimbo" terdapat beberapa data pribadi yang cukup penting.

Data itu adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor Kartu Tanda Penduduk (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap (RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten) serta kodefikasi tempat pemungutan suara (TPS).

Tim CISSReC kemudian melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara acak melalui situ cek DPT milik KPU. Hasilnya adalah data yang muncul di situs itu sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas "Jimbo".

Pada 2022 lalu, peretas dengan identitas "Bjorka" mengeklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari situs KPU.

Pratama mengeklaim pada 7 Juni 2023 lalu dia sudah menginformasikan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tentang kerawanan dalam sistem informasi teknologi KPU.

Menurut dia, hal itu memperlihatkan kemungkinan besar peretas Jimbo berhasil mendapatkan akses log masuk secara ilegal menuju domain sidalih.kpu.go.id.

Pratama mengatakan, log masuk dengan akun administrator KPU kemungkinan dilakukan menggunakan metode phising, rekayasa sosial (social engineering) atau melalui perangkat lunak berbahaya (malware).

"Di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya," papar Pratama.

Pratama menilai jika peretas seperti "Jimbo" bisa menguasai akun atau kredensial administrator Sidalih KPU, maka terdapat potensi ancaman besar jika sistem informasi teknologi KPU diretas pada saat pelaksanaan Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dia menilai jika terjadi aksi peretasan pada tahapan krusial Pemilu dan Pilpres yakni penghitungan suara maka sangat membahayakan legitimasi proses itu.

"Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi Pemilu yang akan segera dilangsungkan," ujar Pratama.

"Karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," sambung Pratama.

Diusut

Secara terpisah, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut dugaan kebocoran data pemilih dari situs KPU.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sedang menyelidiki soal dugaan kebocoran itu. Lebih lanjut, pihak Bareskrim juga melakukan koordinasi dengan KPU.

"Saat ini Tim CSIRT sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ujar dia.

KPU mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih.

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan mereka masih memeriksa kebenaran informasi dugaan kebocoran data pemilih bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Mabes Polri.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi," ujar Hasyim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," kata dia.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Rahel Narda Chaterine | Editor Icha Rastika, Ihsanuddin)