Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa mengaku khawatir jika kasus dugaan peretasan data pemilih digunakan untuk intervensi jalannya Pemilu 2024.

Itu disampaikannya dalam merespons dugaan kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums.

"Karena ini jelas sudah berada di tangan orang yang tidak berhak dan sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU sendiri nantinya," kata Andika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Menkominfo: Data KPU yang Bocor Adalah Data DPT Pemilu 2024

Oleh sebab itu, Andika meminta penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan kepada publik soal dugaan peretasan yang terjadi.

Ia juga meminta KPU menjelaskan pada publik apa saja upaya yang sudah dan terus dilakukan untuk penyelesaian masalah atau troubleshooting.

"Sehingga kami yakin apa pun yang sudah di tangan orang yang tidak berhak ini, tidak bisa mengganggu hasil pemilihan nanti," kata dia.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

"Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs web https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Baca juga: Bawaslu: KPU Langgar Administrasi karena Keterwakilan Caleg Perempuan Tak Capai 30 Persen

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar.