Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkumham Tersangka Korupsi, Jokowi: Tanya ke KPK, Bukan ke Saya

Kompas.com - 25/11/2023, 18:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar mengenai Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang disebut sudah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Menurut Jokowi, pertanyaan itu semestinya diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara tersebut.

"Ditanyakan ke KPK, bukan ke saya," kata Jokowi di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Baca juga: Soal Kasusnya, Wamenkumham: Ikuti Saja Perkembangan di KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan Eddy, sapaan akrab Edward Hiariej, kini telah berstatus tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Usai jadi tersangka, pria yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UGM itu masih bekerja seperti biasa.

Ia bahkan sempat hadir dalam acara pengukuhan guru besar di Balai Senat, UGM, lewat foto-foto yang beredar.


Terbaru, ia mengikuti jalannya rapat bersama Komisi III DPR RI mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meski sempat hampir diusirb oleh anggota Komisi III DPR Benny K Harman.

Eddy tak berkomentar panjang soal kasusnya. Ia menuturkan akan terus mengikuti perkembangan di KPK.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka dari KPK

Baca juga: Istana Belum Terima Surat Penetapan Tersangka Wamenkumham Eddy Hiariej

"Sampai saat ini Kemensetneg juga belum menerima pemberitahuan sebagai tersangka dari KPK," kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).

Ari juga tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai status Eddy, termasuk ketika ia masih bekerja di kantor seperti biasa dan sempat diusir dalam rapat bersama Komisi III DPR RI beberapa hari yang lalu.

"Ini domain KPK. Aparat penegak hukum. Itu saja komentar yang ingin saya sampaikan," ucap Ari. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com