Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dekati Kubu Amin Dinilai Taktik Antisipasi jika Ganjar-Mahfud Tak Lolos

Kompas.com - 24/11/2023, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjalin komunikasi dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai taktik jaga-jaga.

Hal itu diduga dilakukan PDI-P sebagai langkah antisipasi mengamankan suara, jika capres-cawapres nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung tak lolos ke putaran kedua Pilpres 2024.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, dari berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di putaran kedua, maka Ganjar kemungkinan akan kalah.

Penyebabnya adalah, kata Jannus, pendukung Anies-Muhaimin (Amin) yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo.

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

"Dalam pandangan saya, dengan mendekati kubu Amin, PDI-P berpeluang menjajaki rencana koalisi dengan Partai Nasdem dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) kalau Anies-Cak Imin tak lolos ke putaran kedua," kata Jannus dalam keterangannya saat dikutip pada Kamis (23/11/2023).

Jannus menilai, peluang PDI-P mendapatkan suara Partai Nasdem dan PKB sebagai anggota KPP cukup besar. Karena kedua partai itu berkawan dengan PDI-P sejak 9 tahun terakhir.

"Logika sebaliknya juga berlaku, jika ternyata Ganjar-Mahfud tak lolos ke putaran kedua, bisa saja untuk melampiaskan ‘kemarahan’ PDI-P ke Jokowi dan Gibran, PDI-P bisa saja menyerahkan suaranya ke kubu Amin dengan konsesi-konsesi politik tertentu," ucap Jannus.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan


Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024.

Hasto juga sempat menyinggung soal netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan Amin juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.

Baca juga: Nasdem: PDI-P Kan Partai Tua, Jangan Cengeng Dong!

Menanggapi pernyataan PDI-P, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan supaya partai berlambang banteng bermoncong putih itu tegar dalam menghadapi tekanan politik.

"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu, harusnya jangan cengeng dong," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

"Jadi, sekali lagi bahwa Koalisi Perubahan itu tidak akan pernah membangun koalisi yang semangatnya kemarahan dan kebencian," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com