Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Groundbreaking" Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Investasinya Rp 30 T

Kompas.com - 24/11/2023, 05:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Kamis (23/11/2023).

Presiden menyambut baik pembangunan kawasan tersebut agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.

“Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Ditetapkan sebagai PSN, Pupuk Kaltim Bangun Kawasan Industri Pupuk di Fakfak Papua Barat

Presiden pun menjelaskan mengapa pembangunan kawasan industri pupuk tersebut dilakukan di Kabupaten Fakfak.

Sebab, titik lokasinya dekat dengan sumber suplai gas dan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.

“Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” kata dia.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara.

“Kemudian juga sebagian bisa diekspor karena lebih dekat ke Australia, karena Australia juga impor sebagian dari kita dan sebagian dari negara lain,” ucap Jokowi.

Baca juga: Indonesia Bakal Bangun Lagi Industri Pupuk, Pertama Setelah 40 Tahun

Oleh sebab itu, Kepala Negara mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada tahun 2038.

“Memang ini proyek yang sangat besar, dengan investasi kurang lebih Rp 30-an triliun ,” ucap Presiden.

Ia juga berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya.

“Nanti tentu saja akan ada pengembangan lebih besar lagi,” kata Jokowi. 

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com