Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dulu Malu-malu Kritik IKN, Kini Keras Sebut Ibu Kota Baru Lahirkan Ketimpangan

Kompas.com - 23/11/2023, 11:48 WIB
Singgih Wiryono,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga menyebut, pembangunan IKN justru berkebalikan dengan cita-cita pemerataan pembangunan.

Menurutnya, kota besar yang tak ditopang oleh kota satelit akan menghasilkan ketimpangan di daerah sekitar IKN. Sebab itu, alasan pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu enggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," kata Anies.

Anies melanjutkan, jika pemerintah serius mewujudkan pemerataan, wilayah-wilayah yang sudah ada saat ini harusnya dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Sejalan dengan itu, kota skala menengah dibuatkan program pengembangan menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia.

Jalan terus

Adapun pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara telah dimuali sejak 2021. Ditargetkan, pembangunan tahap I yang meliputi pengerjaan jalan tol, bendungan, negara, dan kantor presiden itu rampung pada 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah memulai pembangunan IKN Nusantara tahap II.

Pembangunan tahap kedua ini meliputi proyek-proyek dengan penandatanganan kontrak yang dimulai pada April sampai Mei 2023, seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah rusun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) IKN.

Baca juga: Anies: Indonesia Hari Ini Mengalami Kemunduran Demokrasi

Jokowi mengatakan, pembangunan IKN baru akan selesai pada 15-20 tahun mendatang. Namun, pada tahun depan, pengerjaan lapangan di IKN sudah tuntas sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI ke-79.

“Tahun depan, itu banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi. Siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN," kata Jokowi saat memberi sambutan pada acara Kompas 100 CEO Forum di IKN, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/11/2023).

“Lapangannya, rumputnya sudah ditanam. Pasti rampung. Kalau yang lain-lain itu bisa sampai 15 tahun, supaya tahu, supaya tidak jadi miss (miskomunikasi)," katanya.

Hitungan sementara, dibutuhkan anggaran Rp 466 triliun untuk membangun IKN Nusantara. Dana tersebut akan dipenuhi dari berbagai sumber, mulai dari anggaran negara hingga investor. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com